Mohon Gubernur DKI Atasi Persoalan di Pasar Senen

Penulis: Manaharan Siahaan Penasihat Paguyuban Foodcourt Makanan Khas Nusantara Proyek Senen Jakarta Pusat Pada: Rabu, 28 Mar 2018, 09:25 WIB Surat Pembaca
Mohon Gubernur DKI Atasi Persoalan di Pasar Senen

MI/ARYA MANGGALA

DARI 3.500 kios di Pasar Tradisional Senen Blok III Jakarta Pusat, 30% buka atau aktif. Hal itu lantaran pihak pengelola PD Pasar Jaya mengingkari kesepakatan untuk membantu memberi keringanan bagi seluruh pedagang korban kebakaran pada 14 Desember 2014 itu.

Sebelumnya, pedagang diperbolehkan mencicil uang muka tebusan kios selama delapan kali dan sisanya dicicil 36 kali. Namun, setelah bangunan pasar tradisional yang ludes terbakar itu mendekati penyelesaian, kami diharuskan membayar lunas.

Contoh, harga satu kios di lantai dasar ukuran 4 meter persegi, yakni Rp220 juta. Harga itu harus dibayar lunas pedagang yang menempati kios tersebut.

Hal itu membuat pedagang lain dilanda keresahan. Itu identik bagaikan peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Belum lagi proses penyelesaian bangunan baru yang lambat.

Keresahan lainnya, kini ada 500 pedagang baru yang memiliki ekonomi kuat masuk ke pasar ini. Bahkan, di antara pedagang itu merangkap sebagai calo jual beli surat izin penunjukkan tempat usaha atau SIPTU dan kios. Mereka bekerja sama dengan pengelola dan dengan developer yang tak bertanggung jawab. Mereka kerap saling jegal. Belum lagi, Pasar Tradisional Senen Blok III dan Blok VI dikepung Pasar Modern Blok I, II, IV, V, dan Mal Atrium.

Di samping itu, sekalipun ada peraturan daerah yang menetapkan hanya Koperasi Pedagang Pasar atau KOPPAS yang diakui, banyak organisasi di pasar tradisional di DKI Jakarta. Kami mengharapkan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan menaruh perhatian serius dan turun tangan untuk mengatasi berbagai persoalan yang meresahkan para pedagang ekonomi lemah di Pasar Tradisional Senen Blok III dan Blok VI.

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan
publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More