Mohon Gubernur DKI Atasi Persoalan di Pasar Senen

Penulis: Manaharan Siahaan Penasihat Paguyuban Foodcourt Makanan Khas Nusantara Proyek Senen Jakarta Pusat Pada: Rabu, 28 Mar 2018, 09:25 WIB Surat Pembaca
Mohon Gubernur DKI Atasi Persoalan di Pasar Senen

MI/ARYA MANGGALA

DARI 3.500 kios di Pasar Tradisional Senen Blok III Jakarta Pusat, 30% buka atau aktif. Hal itu lantaran pihak pengelola PD Pasar Jaya mengingkari kesepakatan untuk membantu memberi keringanan bagi seluruh pedagang korban kebakaran pada 14 Desember 2014 itu.

Sebelumnya, pedagang diperbolehkan mencicil uang muka tebusan kios selama delapan kali dan sisanya dicicil 36 kali. Namun, setelah bangunan pasar tradisional yang ludes terbakar itu mendekati penyelesaian, kami diharuskan membayar lunas.

Contoh, harga satu kios di lantai dasar ukuran 4 meter persegi, yakni Rp220 juta. Harga itu harus dibayar lunas pedagang yang menempati kios tersebut.

Hal itu membuat pedagang lain dilanda keresahan. Itu identik bagaikan peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Belum lagi proses penyelesaian bangunan baru yang lambat.

Keresahan lainnya, kini ada 500 pedagang baru yang memiliki ekonomi kuat masuk ke pasar ini. Bahkan, di antara pedagang itu merangkap sebagai calo jual beli surat izin penunjukkan tempat usaha atau SIPTU dan kios. Mereka bekerja sama dengan pengelola dan dengan developer yang tak bertanggung jawab. Mereka kerap saling jegal. Belum lagi, Pasar Tradisional Senen Blok III dan Blok VI dikepung Pasar Modern Blok I, II, IV, V, dan Mal Atrium.

Di samping itu, sekalipun ada peraturan daerah yang menetapkan hanya Koperasi Pedagang Pasar atau KOPPAS yang diakui, banyak organisasi di pasar tradisional di DKI Jakarta. Kami mengharapkan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan menaruh perhatian serius dan turun tangan untuk mengatasi berbagai persoalan yang meresahkan para pedagang ekonomi lemah di Pasar Tradisional Senen Blok III dan Blok VI.

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan
publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More