Perbaikan Sistem Tekan Peredaran Narkoba

Penulis: Ferdian Ananda Majni Pada: Minggu, 25 Mar 2018, 08:50 WIB WAWANCARA
Perbaikan Sistem Tekan Peredaran Narkoba

MI/ADAM DWI

PENYALAHGUNAAN dan peredaran narkoba menjadi fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan setiap bangsa. Dampak buruk penggunaan narkoba menyentuh hampir ke seluruh lapisan masyarakat pada semua golongan di Tanah Air. Untuk itu, dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk mencapai tujuan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Perbaikan sistem dan sinergitas antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  instansi pemerintah serta komponen masyarakat diharapkan dapat mengakselerasi upaya penanggulangan narkoba. Bahkan, muncul wacana BNN di bawah pimpinan baru akan bekerja mengikuti jejak KPK dalam hal penyadapan.

Bagaiamana sepak terjang BNN ke depan dalam memerangi peredaran narkoba di Tanah Air, Media Indonesia, Senin (19/3), berkesempatan mewawancarai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko di Gedung BNN Jalan MT Haryono No 11 Cawang, Jakarta Timur. Berikut petikan wawancaranya.

Anda baru dilantik sebagai Kepala BNN baru. Bagaimana Anda melihat kondisi peredaran narkoba saat ini?

Mengkhawatirkan. Tentunya saya akan memberantas dan menanggulanginya. Saya juga akan me-mapping permasalahan yang ada. Sebagai konversi nasional, saya bisa melihat dari supply dan demand sehingga bisa menurunkannya.

Lalu yang terbaru, unreduction, yaitu bagaimana kita bisa merealisasikan agar penguna (narkoba) tidak kembali lagi (kambuh). Ini yang sekarang kita kembangkan. Jadi, ada tiga upaya yang kita coba untuk saling bersinergi.

Semua proses itu harus menjadi musuh kita. Selama ini kita hanya fokus visi pemberantasan atau penyalahgunaan dan pencengahan. Nanti, tidak lagi pembagian seperti itu, semuanya harus dilakukan bersama-sama.

Akhir-akhir ini BNN banyak menggagalkan penyelundupan dengan nilai  fantastis, pendapat Anda?

Iya, itu bagian dari global. Kita bisa melihat salah satunya dari Filipina dan Tiongkok. Arahnya ialah perang candu, seperti di 1990-an yang menguasai Tiongkok. Mereka tidak ingin terulang lagi dengan proteksi. Sebenarnya, menangani narkoba tidak hanya secara global, di Indonesia juga sama. Seperti kita kerahkan di sini, maka mereka (mafia) lari ke sana. Kalau di dunia, di sini keras di sana juga keras.

BNN yang diberi mandat atau tanggung jawab oleh negara harus mengoordinasi dan memerangi narkoba. Sekarang jika kita serius kita terus diserang. Jadi, supply itu kita potong dari tempat-tempat yang diperkirakan pabrik-pabriknya. Saya sudah ketemu dengan banyak pimpinan negara dan berdiskusi bersama-sama untuk mencegah dan sharing informasi.

Kita juga akan buat sistem untuk prekursor yang masuk ke Indonesia, harus di filter. Karena selama ini tidak ada yang mengoordinasi supaya ada pemeriksaan intensif di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Beacukai. Karena prekursor memang bisa dilakukan untuk bahan penelitian dan obat. Jadi yang tidak diperbolehkan bila disalahgunakan.

Nah itu, perlu ada perbaikan sistem dan akan saya lakukan. Pencegahan itu juga akan dikembangkan perananannya bukan lagi hanya memberikan sosialisasi, ceramah, atau semacamnya, melainkan kita bangun sistem. Bagaimana pencengahanya, agar semua berjalan termasuk pemberantasan juga kita bangun jaringan. Dalam minggu ini sudah dikembangkan. Jika sudah masuk akan kita berantas. Namun, jika masih di luar akan dilakukan pencegahan.

Visi, misi, serta pembaruan apa yang akan Anda lakukan pada BNN? Mengingat Anda adalah pemimpin baru lembaga ini

Ya bagaimana saya memercayakan semua yang ada, yakni skill (SDM). Di sini ada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, dan semua itu harus dioptimalkan. Lalu, ada ekspektorat, mereka harus benar-benar masuk, jadi semua on the track. Begitu juga ada SOP. Alhamdulillah SOP yang ada akan menjadi acuan untuk kita laksanakan.

Program saya di sini, untuk empowering atau pemberdayaan. Kita akan angkat supaya ada desa antinarkoba. Lalu, perbaikan sistem di LP untuk pencegahannya. Lalu, ikon di desa, ibu-ibu muda itu bukan menjadi objek, melainkan diarahkan menjadi subjek. Jadi, anaknya dari kecil sudah diberberdayakan lalu lingkungannya harus membiasakan hidup sehat tanpa narkoba.

Saya kira itu paling penting karena ibu-ibu muda itu yang akan mempengaruhi upaya antinarkoba ke depan. Saya tegaskan bagaimana hidup sehat tanpa narkoba.

Sebagai negara kepulauan yang strategis, bagaimana Anda memproteksi Indonesia dari peredaran narkoba internasional?

Kita akan kerja sama dengan negara-negara yang diperkirakan tempat produksi dan peredaran narkoba. Saya sudah ketemu kepala negara dan menterinya agar bisa memberikan informasi untuk proses pencegahan barang-barang ilegal itu.

Ada beberapa jalur yang sudah diketahui dan kita minta bersama-sama mengatisipasinya. Begitu juga negara tetangga kita, supaya bisa melakukan proteksi bersama dengan mereka. Kedubes juga harus memiliki mindset yang sama tentang antinarkoba. Jadi, selain misi mewakili negara juga ada misi lainnya, supaya narkoba tidak beredar dan dikirim ke Indonesia.

Lalu bagaimana soal peredaran narkoba di kalangan artis? Belakangan banyak artis yang terjaring bahkan ada yang pernah menyandang gelar duta antinarkoba. Bagaimana pendapat Anda?

Makanya saya bilang pencegahan itu kita perbaiki di sistem. Salah satunya dalam produksi dan supply barang itu ada jamnya. Misalnya, jika ada artis yang bekerja 24 jam kejar tayang akhirnya terus mencari alternatif mengunakan obat (narkoba) agar fit.

Sebab itu, para artis harus memperbaiki sistem kerja mereka tidak lebih 12 jam, agar pola hidupnya juga sehat.

Apa target Anda dalam memimpin BNN? Mungkin ada target 100 hari kerja, atau target di 2018 seperti apa?

Program  sekarang sudah ada, tetapi target saya adalah jika kita membuat program harus disesuaikan dengan yang sebelumnya. Blue print-nya sudah ada, bagaimana semua insan BNN itu ikut merasakan dan ikut berjuang memberantas narkoba. Jadi semua deputi, sekjen, kapala biro, dan BNP daerah harus merasakan serta niat pemberantas narkoba.

Kita giat dan optimalkan yang ada di sini, misalnya LP dan prekusor yang beredar lalu untuk operasional. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak operasional di lapangan, itukan perlu suatu aturan yang jelas sehingga apa berbuat apa dan kepada siapa itu harus jelas.

Sebenarnya, itu yang akan dilakukan pada 2019, tetapi tahun ini juga diupayakan bisa berjalan dengan baik dengan program yang ada. Jadi yang bisa jalan akan kita sesuaikan nantinya.

Untuk pegiat juga akan ada studi kasus, kerja sama akan ditingkatkan dan dilakukan dengan BNP. Kita akan coba melalui lembaga pegiat antinarkoba. Mereka harus berkualitas dan besertifikasi, jadi akan ada stratanya seperti pratama, dan madia, itu untuk pegiat agar benar-benar fokus.

Menyoal banyaknya narkoba-narkoba jenis baru yang ada di dunia, perkembangannya sekarang seperti apa? Upaya pencegahan masuk ke Indonesia bagaimana?

Kemarin juga dibahas dalam pertemuan saya itu, new psychoactive substantive juga dibahas. Lalu, bagaimana peraturan kita bisa mengikutinya. Pasalnya, lihat saja minggu lalu baru 68 dan sekarang sudah 71 jenis.

Hmm... jika memungkin, karena peraturan lambat daripada barang-barang yang masuk. Kita coba revisi dalam UUD. Kita masukan bahwa jenis-jenis baru itu bisa dengan hasil penelitian kita di sini. Biar lebih cepat. Tidak lagi menunggu aturan baru kita bertindak. Sekarang memang UUD narkoba tetap mengacu juga UUD KHUP indonesia karena sesuatu perbuatan dapat dihukum jika ada aturan.

Itu akan kita buat dan revisi mungkin ada UUD. Nah, jika ada perkembangan bisa lebih fleksibel dalam tindakannya. Minimal tindakan pencegahan.

Soal revisi UU Narkotika yang masih belum juga disahkan. Upaya apa yang akan dilakukan BNN untuk mendorong revisi tersebut?

Jika UUD dalam revisi, dengan pemerintah sudah sampai Kemenkum dan HAM. Ada beberapa memang. UUD kita ini memang mengacu dari konvensi. Jadi, UUD narkoba di Indonesia mengacu dengan konvensi UNODC (United Nation Office on Drug and Crime) 1960-an.

Jadi, UUD 1971-an juga sudah terlambat. Sekarang yang 2009 konvensi 1980-an. Kita banyak ketinggalan dan akan revisi menyesuaikan. Akan di- breakdown dari konvensi ada di UNODC. Beacukai juga akan bekerja sama. Apalagi, bicara narkoba bisa global karena barang-barang banyak dari luar.

Menyoal keinginan Anda untuk membuat cara kerja BNN seperti KPK, misalnya soal penyadapan. Bisa dijelaskan secara spesifik maksudnya apa dan bagaimana?

Kalau alatnya tidak jauh beda sih. Sama saja. Cuma memang SOP yang sedikit beda, karena di KPK akan menjadi lawful (sah) bisa jadi barang bukti. Kalau di BNN beda konteksnya. Jadi mana yang bagus di KPK akan kita pakai. Apa yang sudah berjalan akan kita sinergikan. Program yang ada di BNN saat ini sudah bagus .

Soal 36 diskotek yang akan ditutup karena narkoba. Kenapa baru sekarang wacana tersebut dimunculkan? Apa memang baru ketahuan? Atau memang selama ini mereka bebas atau diizinkan berbisnis narkoba?

Masalah diskotek ada beberapa kategori, ada yang pure (murni) untuk hiburan, ada yang menampung barang narkotika atau ada juga pemiliknya sebagai bandar.

Nah, itu saya serahkan kepada Badan Narkotika Provinsi (BNP). Mereka yang akan melakukan tindakan, karena domain mereka dan berkoordinasi dengan pemda. Temuan-temuan seperti apa di sana, langkah-langkah nantinya ada sama pemda. Saya hanya menyarankan kepada Kepala BNP untuk dicek kembali terhadap kategori tersebut.

Jika hanya untuk hiburan, tidak ada narkotika masa kita lakukan tindakan. Jadi, dicek kembali apa sesuai dengan izinnya.

Sudah menjadi rahasia umum kalau para bandar narkoba yang di penjara masih bisa mengendalikan bisnisnya. Apa gebrakan yang akan Anda lakukan terkait hal itu?

Saya sampaikan lagi, akan diperbaiki sistem di LP. Jadi semua harus bersinergi, baik perbaikan sistem, pemberantasan, maupun lainnya. Jika berjalan satu-satu malah tidak optimal. Jika berantas saja tidak perbaikan sistem tidak akan berubah juga.

Atau perbaikan sistem tidak diberantas sama saja, jadi dua-dua nya bisa bersimultan bersama-sama termasuk rehabilitasi. Jadi saya sarankan, teman-teman di LP bisa. Meski memang perlu biaya. Jadi harus tandem dengan rehabilitasi, pembinaan. Tinggal geser saja. Selama ini yang harus direhabilitasi tetapi tetap di dalam.

Pasalnya, tidak semua orang senang direhabilitasi karena takut. Apalagi, kemampuan LP kita juga 8.000 sekarang penghuninya mencapai 13,3 ribu orang. Jadi 7,2% terjerat narkoba.

Ini menjadi PR bersama, jadi harus langsung bergerak cepat memperbaiki sistem yang ada.

Bagaimana program materi pelajaran yang sempat diwacanai BNN, dengan memasukkan kurikulum nasional tingkat TK, SD, SMP, dan SMA?

Itu yang saya bilang tadi, apabila ingin menjadi subjek harus dibekali. Era Pak Budi Waseso sudah ada bahan itu dan akan saya coba berkoordinasi dengan deputi pencegahan, agar bahan-bahan itu bisa menjadi kurikulum.

Semua jenjang bahkan sampai pendidikan kuliah dan agama. Tugas saya bagaimana bisa dilaksanakan, saya akan melanjutkan. Minggu lalu, saya di Bandung dengan ibu-ibu Kodam, saya kasih buku itu untuk jadi modul dan bahannya. Ke depannya tidak hanya sebatas bicara tetapi bisa menjadi subjek dengan modul yang ada. Semoga bisa masif. sambil berjalan dan semua harus berjalan.

Laboratorium nasional khusus narkotika dan K9 sudah diresmikan, bagaimana Anda memanfaatkan keberadaan tempat tersebut?

Untuk K9 akan dikembangkan. Beacukai juga mulai melaksanakannya. Bagus, semakin banyak makin bagus karena lebih efektif. Jika menemukan mobil atau tempat cukup dengan anjing itu bisa bergerak lalu kita dapatkan. Saya akan mengirimkannya ke wilayah yang mana paling rawan.

Apa kendalanya sejauh ini?

Alhamdulillah lancar semua. teman-teman di BNN motivasinya sama, ini merupakan ladang ibadah kita. Bisa bekerja dalam kemanusiaan karena mengajak masyakarat hidup sehat dan anti narkoba.

Anda ingin meningkatkan kinerja dari pendahulu Anda, jika pemberantas sudah jelas, real tindakan tegas seperti apa yang ingin anda terapkan?

Kita kan punya aturan dan terukur, misalkan jika melakukan perlawanan itu ada tindakanyanya (tembak ditempat). Namun, yang terpenting kita upayakan bagaimana membangun rasa kepedulian masyarakat Indonesia bahwa wilayah mereka harus bebas dari narkoba.

Ada juga pendidkan dan pemberdayaan masyarakat itu harus fokuskan. Dari desa harus dibangun, di mana desa yang anti narkoba harus dikembangkan itu. Semua harus terlibat di sini, tidak ada lagi fokus ke mana-mana, semua harus bersatu bagaimana harus memberantaskan. Semua akan dilibatkan, dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.

Dengan Kemendagri kita perlu kerja sama dalam pemberantasan misalnya untuk operasional kepolisian, angkatan laut, dan beacukai. Semua bersama-sama dan kita ajak. (X-7)

ferdian@mediaindonesia.com

Biodata
Nama lengkap: Heru Winarko
Profesi: Polisi
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 1 Desember 1962
Pendidikan Umum: S-1 Fakultas Hukum (1996)
Pendidikan Kepolisian: Sespati (2008)
Tanda Jasa/Prestasi:
Satya Lencana Kesetiaan XXIV
Satya Lencana Dwidja Sistha
Satya Lencana Karya Bhakti
Satya Lencana Ksatria Tamtama
Bintang Bhayangkara Nararya
Riwayat Jabatan:
Kepala Badan Narkotika Nasional (2018)
Deputi Penindakan KPK (2015)
Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam RI (2015)
Kapolda Lampung(2012)

 

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More