Angkutan Umum Harus Sampai ke Perumahan

Penulis: Erandhi Hutomo Saputra Pada: Kamis, 22 Mar 2018, 22:10 WIB Ekonomi
Angkutan Umum Harus Sampai ke Perumahan

Dok. MI

PERATURAN Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang belum efektif dinilai karena kerinduan masyarakat terhadap ketersediaan angkutan umum bertarif murah.

Untuk itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai pemerintah daerah perlu segera menyediakan angkutan umum yang murah dan tersedia hingga ke perumahan-perumahan.

"Pemerintah sediakan angkutan umum yang bisa menjangkau seluruh kawasan perumahan, sehingga masyarakat terlayani dan itu harus modern bisa dipantau secara daring," ujar Djoko dalam diskusi di Jakarta, Kamis (22/3).

Akibat angkutan umum yang buruk dan belum terkoneksi hingga ke perumahan, kata Djoko, membuat masyarakat saat ini sangat tergantung pada ojek daring.

Padahal, ketergantungan masyarakat terhadap ojek daring tersebut berakibat buruk pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepeda motor yang mencapai 40%. Padahal, angkutan umum hanya mengonsumsi BBM sekitar 3%.

"Jakarta contoh bagus tapi harusnya yang lain juga ikut, bus-bus masuk ke perumahan tidak hanya di pintu tol, orang-orang pasti mau pindah," tutur Djoko.

Agar penyediaan angkutan umum di perumahan semakin efektif, ia mendorong dilakukannya revisi UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam revisi tersebut ia mengusulkan agar pengembang diwajibkan untuk menyediakan trayek angkutan umum ketika ingin membangun perumahan. Saat ini yang diwajibkan hanya fasilitas umum dan fasilitas sosial.

"Dulu di era Soeharto kalau buat kawasan perumahan ada selalu ada trayek angkutan umum. Makanya sekarang harus direvisi undang-undangnya karena di situ pengembang hanya sediakan fasum dan fasosnya tapi tidak ada angkutan umum," pungkas Djoko. (A-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More