Jokowi Lindungi Petani Tembakau

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Kamis, 22 Mar 2018, 09:16 WIB Ekonomi
Jokowi Lindungi Petani Tembakau

ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

FORUM Kedaulatan Bangsa mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena bisa mengintervensi kedaulatan petani tembakau sekaligus menghancurkan cengkeh secara sistematis.

Hal itu dikatakan Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek Mohammad Nur Azami. Ia menilai penandatanganan FCTC nantinya berdampak negatif bagi industri kretek nasional, karena ada sebanyak 38 butir pasal di dalamnya bertujuan untuk melarang penyebaran produk hasil tembakau.

Padahal, pendapatan negara sangat bergantung pada komoditas tembakau itu, karena sepanjang 2017 pendapatan negara yang dipungut dari bea dan cukai rokok mencapai Rp150 triliun.

"Kami dengan tegas menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi FCTC dan menolak semua bentuk produk hukum yang dapat mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkeh," tutur Azami dalam siaran pers, Kamis (22/3).

Dia berpandangan industri kretek selama ini telah menghidupi sebanyak 6 juta orang dan memiliki daya tahan terhadap berbagai hantaman krisis. Selain itu menurutnya, Indonesia juga memiliki produk tembakau yang khas dibandingkan negara lain, karena itu pemerintah harus menolak ratifikasi FCTC.

"Pemerintah harus melawan semua bentuk gerakan dan inspirasi dari manapun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional," katanya.

Pendapat senada disampaikan Lembaga Konsumen Rokok, Agus Condro yang mendesak Presiden Jokowi untuk melindungi kretek khas Indonesia agar dilindungi dari intervensi negara asing. Menurutnya, Pemerintah harus membuat beleid yang pro terhadap petani tembakau agar berdaulat.

"Sebenarnya yang harus dilakukan jelas, melindungi kretek khas Indonesia yang terus menerus mendapat gempuran. Salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan terhadap petani tembakau dan cengkeh yang menjadi bahan dasar kretek khas Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijkan yang pro petani," pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More