Pesta Perempuan di Purbalingga

Penulis: LD/YH/AB/N-2 Pada: Kamis, 22 Mar 2018, 08:50 WIB Nusantara
Pesta Perempuan di Purbalingga

Ilustrasi---Dok. MI

PILKADA di Kabupaten Purbalingga, jawa Tengah, akan menjadi pesta demokrasi bagi kaum hawa. Optimisme itu dilontarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Purbalingga Sri Wahyuni, kemarin.

"Kami berusaha keras meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan dalam Pilkada 2018. Untuk itu, KPU menggandeng banyak pihak untuk terlibat menyosialisasikan pilkada kepada pemilih perempuan," tuturnya.

Sejumlah pihak yang digandeng KPU Purbalingga di antaranya tim penggerak PKK, organisasi sosial, organisasi massa, dan perkumpulan perempuan lainnya. "Kegiatan sosialisasi ini sangat penting, karena untuk mendongkrak partisipasi politik masyarakat," tandasnya.

Saat ini, daftar pemilih sementara di Purbalingga mencapai 740 ribu jiwa lebih. Dari jumlah itu, 368 ribu di antaranya merupakan perempuan. "Dengan komposisi itu, upaya kami menyasar perempuan tentu sangat potensial," lanjut Sri Wahyuni.

Kesibukan juga terasa di lingkungan KPU Kota Padang, Sumatra Barat. Kemarin, mereka mulai memasang alat peraga kampanye di lima titik berbeda.

"Untuk melakukan pemasangan alat peraga berupa baliho, kami dibantu kepolisian, panwaslu, dan tim pasangan calon. Alhamdulillah selama proses pemasangan semuanya bisa berjalan lancar," kata anggota KPU Kota Padang, Mahyudin.

Selain baliho, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memasang umbul-umbul. "Minggu depan, umbul-umbul akan dipasang di sejumlah titik," lanjut Mahyudin.

Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, KPU masih dirisaukan dengan masih banyaknya warga yang terancam kehilangan hak pilih gegara tidak memiliki KTP elektronik (KTP-E). Jumlahnya mencapai 40.192 warga.

"Dalam daftar pemilih sementara, total pemilih dalam Pilkada 2018 mencapai 1.160.334 orang. Masih ada 40.192 warga yang belum masuk DPS karena tidak mengantongi KTP-E," ujar angota KPU Kabupaten Pasuruan, A Faizin.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More