Tanpa Kebhinnekaan dan RI

Penulis: SUPRIANTO ANNAF Redaktur Bahasa Media Indonesia Pada: Minggu, 18 Mar 2018, 01:15 WIB BIDASAN BAHASA
Tanpa Kebhinnekaan dan RI

ANTARA FOTO/Andika Betha

KATA kebhinnekaan dan RI akhir-akhir ini berintensitas tinggi muncul di ruang publik. Tak lain dan tak bukan karena urusan klaimmengklaim antara kelompok nasionalis dan tidak nasionalis. Pun klaim antara kelompok yang sangat pancasilais dan tidak (atau kurang) Pancasilais. Praanggapan itu memicu kata kebhinnekaan dan RI (baca Republik Indonesia) selalu bertebaran di koran dan media elektronik.

Apalagi, saat jelang pilkada dan pilpres, kata kebhinnekaan dan RI tak usang untuk diperbincangkan dan diseminarkan. Dari segi bahasa, kedua kata di atas tidak digunakan secara tepat: rancu antara logika dan makna. Pun berseliweran dalam gabungan kata yang semestinya tidak perlu ada. Ada kesan pemakaian keduanya ini kebablasan. Kok, bisa! Dalam urusan serap-menyerap, kata kebhinnekaan jelas-jelas salah. Ini semata karena bhinneka sudah disesuaikan secara fonologi menjadi bineka, yang berarti ‘beragam; beraneka ragam’. Kesalahan ini dapat dipahami karena awalnya pemakai bahasa mengenal kata itu dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Akan tetapi, ketika terlepas dari konteks semboyan, kata bhinneka sejatinya menjadi bineka. Sebetulnya, kata-kata yang diserap dari bahasa Sanskerta, seperti bhinneka, bukan satu-satunya. Mungkin semua mengenal kata karisma, yang terserap dari kata kharisma. Konsonan letupan yang disertai hembusan seperti /kh/, /gh/, /ch/, /jh/, /th/, /dh/, /ph/, /bh/ biasa disesuaikan dengan menanggalkan huruf /h/. Dengan cara itulah kata bineka dan karis ma tercipta. Namun, ada pula yang justru menambahkan vokal /a/ di antara konsonan di awal kata, seperti bhasa menjadi ‘bahasa’, kata chaya menjadi ‘cahaya’, atau kata phala menjadi ‘pahala’. Karena alasan di atas, kata bhinneka haruslah sudah dilupakan. Beralih menggunakan bineka.

Kalaupun tetap digunakan, kata itu harus mengikuti kaidah ragam tulis: dimiringkan. Begitu pula bila dilekatkan imbuhan, kata kebhinnekaan menjadi ke-bhinneka-an. Tuntas, kan! Sekarang kata RI. Kata ini kerap dilekatkan pada semua nama lembaga yang terkait dengan pusat. Biasanya lembaga itu berdomisili di Ibu Kota negara.

Sebagai bentuk pembeda dengan daerah, lembaga yang di pusat ditambahkan RI. Sebut saja pada lembaga legislatif. Tak jarang ditemui di media massa menuliskan MPR RI, DPR RI, atau DPD RI. Pun terjadi pula pada nama lembaga pemerintahan. Kita sering menemukan kata KPU RI, Bawaslu RI, KPK RI, dan Ombudsman RI. Pelekatan kata RI di atas merupakan pembeda yang menjauh dari logika. Ini seakan hendak mengontraskan bahwa lembaga yang berlabel RI itulah yang sah karena punya negara Indonesia.

Sebalik, nama-nama lembaga tanpa RI bukan milik Indonesia. Bukankah lembaga-lembaga tersebut perpanjangan lembaga yang berlabel RI itu di daerah? Padahal, sekadar untuk urusan pembeda, rasanya cukup dengan nama lembaga saja: ya KPK, DPR, MPR, atau
DPD. Tidak perlu RI karena semua punya RI!

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More