Keputusan Sandiaga Sebabkan Dharma Jaya Berutang Rp80 M

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 20:38 WIB Megapolitan
Keputusan Sandiaga Sebabkan Dharma Jaya Berutang Rp80 M

ANTARA FOTO/Reno Esnir

KEPUTUSAN Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang tak setuju ada penyertaan modal daerah (PMD) terhadap PD Dharma Jaya, membuat lembaga ini sampai berhutang Rp80 miliar.

Utang itu dilakukan untuk urusan pasokan daging ayam bersubsidi. Kondisi itu terjadi karena badan usaha milik daerah (BUMD) ini belum menerima dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation) dari Pemerintah Provinsi DKI untuk penyediaan daging ayam murah bersubsidi.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati menuturkan, dana PSO 2018 sebesar Rp41 milyar belum cair sejak November 2017. Padahal, perusahaan ini juga tidak mendapat dana penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemprov DKI.

"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilai (hutangnya sudah sampai Rp80 miliar," kata Marina di Balai Kota, Rabu (14/3).

Menurut Marina, para pengusaha daging ayam pun tidak bisa terus-menerus diutangi olehnya. Apalagi, banyak di antara perusahaan itu masih berskala kecil dan menengah dengan modal yang terbatas.

"Ya sudah habis. Orang mau ngutangin juga limited. Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis," ujarnya.

Pun demikian, Marina berjanji pihaknya tidak akan berhenti menyetok pasokan daging ayam murah ke pasar-pasar, khususnya untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dia juga akan berusaha mencari pinjaman dana untuk menjaga ketersediaan stok.

"Enggak (menghentikan pasokan) juga, sih. Ya pada teriak saja. Saya usahakan terus cari barang, sampai ada orang yang mau ngutangin lagi," tambah dia.

Serapan kebutuhan daging ayam setiap tanggal 5 di satu bulan hingga sepekan ke depannya adalah 20 ton per hari. Pada akhir November 2017, PD Dharma Jaya ditetapkan tidak mendapat dana penyertaan modal daerah (PMD) dari APBD 2018. PD Dharma Jaya mulanya mengajukan PMD sebesar Rp39 miliar.

Namun kala itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta agar PD Dharma Jaya dan sejumlah BUMD lainnya tidak diberikan PMD. Dia beralasan, BUMD harus bisa mandiri tanpa terus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More