Wapres Berharap Ada Titik Temu

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 08:23 WIB Polkam dan HAM
Wapres Berharap Ada Titik Temu

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi harus merupakan kesepakatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah dengan melibatkan lembaga penyelenggara pemilu.

"Ya memang di satu sisi ada pandangan KPK, di sisi lain ada pandangan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam (Wiranto) untuk menjaga stabilitas dan menjaga proses," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Wapres Kalla tidak menolak upaya penegakan hukum kepada terduga pelaku korupsi di daerah. Namun, menjaga stabilitas politik di daerah di tengah pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2018 ini juga penting.

Koordinasi antara KPK dan Kemenko Polhukam terkait dengan pengumuman nama-nama calon kepala daerah tersangka tersebut dapat dilakukan di masa tahapan yang sekiranya tidak berimbas pada terganggunya pelaksanaan pilkada serentak 2018.

"Ini dua pandangan yang tentu harus disepakati. Mungkin waktu nanti sudah mulai kampanye tidak boleh lagi. Aturannya tentu ada di KPU, tetapi ini masalah yang nanti dibicarakan di KPK," tambah Kalla.

Polemik terkait dengan rencana pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah muncul setelah Ketua KPK Agus Rahardjo mengancam akan mengumumkan identitas calon kepala daerah korup.

Dalam menanggapi gertakan KPK tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk mempertimbangkan pengumuman tersebut mengingat tahapan pelaksanaan pilkada pada 27 Juni mendatang.

Mekanisme terobosan

Ketua Setara Institut Hendardi menilai bahwa penetapan tersangka caloan kepala daerah oleh KPK merupakan upaya mencegah potensi korupsi berkelanjutan.

"Langkah penetapan tersangka KPK sebelum pemilihan harus dibaca sebagai upaya untuk memurnikan politik pilkada sehingga politisi-politisi korup sudah harus sejak awal masuk keranjang blacklist," kata Hendardi dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Ia menepis tudingan bahwa KPK masuk ranah politik karena penetapan itu merupakan langkah prog-resif untuk mewujudkan public expiation (penebusan dosa publik) karena politik akhir-akhir ini lebih sering dimanfaatkan sebagai arena bersama elite untuk transaksi kepentingan antarmereka.

"Maka, penetapan tersangka yang akan dilakukan oleh KPK harus dibaca sebagai mekanisme terobosan untuk mencegah penya-lahgunaan kekuasaan. Hal itu tentu langkah baik," ujar dia.

Di lain pihak, Ketua DPR Bambang Soesatyo menghormati permintaan Menko Polhukam Wiranto. Menurut Bambang, Wiranto sebagai perwakilan pemerintah hanya ingin menjaga stabilitas nasional dalam menghadapi pilkada serentak 2018.

"Sah-sah saja dari pemerintah berharap itu ditunda. Ini kan upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional dalam menghadapi pesta demokrasi," ujarnya.(Dro/Nov/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More