Tim Pansel Cari Pengganti Maria Farida

Penulis: Nur/P-5 Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 08:21 WIB Polkam dan HAM
Tim Pansel Cari Pengganti Maria Farida

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kiri) dan Wakil Ketua MK Anwar Usman berjalan seusai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin -- ANTARA/WAHYU PUTRO A

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo akan membentuk tim pansel dalam menyeleksi pengganti hakim Maria Farida Indrati. Hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi itu habis masa jabatannya pada Agustus mendatang.

"Ya pasti mekanisme yang biasa itu dilakukan karena harus tertib dan harus code of conductnya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapa pun yang akan ditunjuk pasti melalui pansel," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Saat ditanyakan waktu pembentukan pansel, Pramono mengatakan hal itu akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengisian jabatan tersebut. "(Pansel) Dibentuk sesuai dengan kebutuhan," pungkasnya.

Pernyataan Pramono merupakan respons yang diberikan Presiden Joko Widodo terkait dengan laporan Ketua MK Arief Hidayat, yang menyampaikan surat kepada Presiden soal masa jabatan hakim Maria yang akan segera berakhir, kemarin. Hal itu dilakukan sehubungan dengan status hakim Maria sebagai hakim konstitusi yang berasal dari unsur presiden.

Kebetulan, masa jabatan Maria akan habis bersamaan dengan gelaran pilkada serentak 2018 di saat MK akan menangani sengketa hasil pilkada. Karena itu, pihaknya meminta Jokowi untuk memperhatikan hal tersebut.

"Kita harapkan bisa terisi dengan batas waktu yang pas, tepat sehingga kita tidak ada kekosongan hakim," ucap Arief di Kompleks Istana Presiden, kemarin.

Masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi tetap selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Maria Farida sudah menjadi hakim konstitusi untuk dua periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.

Berdasarkan Pasal 19 UU MK, pencalonan hakim konstitusi harus memenuhi prinsip transparan dan partisipatif yang diajukan tiap-tiap lembaga yang berwenang, yaitu dari presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Arief menambahkan pihaknya menyerahkan kepada Jokowi mengenai sosok yang akan menggantikan hakim Maria, terutama soal gender.

"Kami enggak bisa mendorong agar dipilih perempuan lagi. Yang penting hakim yang terpilih ialah hakim yang paham betul Pancasila dan konstitusi, dan mempunyai kompetensi di bidang ketatanegaraan dan bidang konstitusi yang luas," terangnya.(Nur/P-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More