Presiden Teken Perpres Pencegahan TPPU

Penulis: Nur Aivanni Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 08:11 WIB Polkam dan HAM
Presiden Teken Perpres Pencegahan TPPU

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

PRESIDEN Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Informasi dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet di Jakarta, kemarin, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 1 Maret. Perpres itu juga telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 5 Maret 2018.

Sejumlah pertimbangan penerbitan perpres itu ialah korporasi dapat dijadikan sarana langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme yang selama ini belum ada pengaturannya.

Korporasi yang dimaksud dalam aturan itu meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Pemilik manfaat dari korporasi, menurut perpres ini, merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseoran terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Selain itu, orang tersebut menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota komisaris, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun, menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Banding

Di lain pihak, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri mengajukan banding terhadap vonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Putusan yang dijatuhkan pada 5 Maret 2018 itu sebetulnya jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK, yakni 15 tahun penjara. Namun, Rochmadi melalui pengacara-nya, Ainul Samsu, menilai dirinya seharusnya divonis bebas karena tidak terbukti menerima suap Rp200 juta.

"Sampai saat ini kami masih menunggu putusannya jadi untuk dipelajari lebih detail, tapi yang terpenting ialah bahwa sepatutnya majelis hakim membebaskan Pak Rochmadi karena tidak terbukti adanya penerimaan uang Rp200 juta," kata Ainul, kemarin.

Sebelumnya, jaksa KPK Takdir Suhan sudah terlebih dahulu mengajukan banding karena hakim tipikor menyatakan Rochmadi tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal, dalam dakwaan KPK menilai Rochmadi membeli 1 bidang tanah seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence, Tangerang Selatan, seharga Rp3,5 miliar yang pada 2016 dibangun di atas tanah tersebut dengan biaya sekitar Rp1,1 miliar yang menurut jaksa berasal dari penerimaan gratifikasi.(P-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More