Pemerintah Tangguhkan Pemekaran, Fokus pada Pembangunan

Penulis: AT/P-2 Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 07:59 WIB Polkam dan HAM
Pemerintah Tangguhkan Pemekaran, Fokus pada Pembangunan

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan banyak daerah yang menginginkan pemekaran. Di tingkat kabupaten/kota saja ada 314 daerah. Walau banyak yang menginginkan, selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum ada satu pun perizinan pemekaran diberikan.

"Pemekaran ialah hak konstitusional daerah. Arahan Presiden Jokowi, sepanjang pemekaran mempercepat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, oke," kata Tjahjo seusai Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) 2018 di Yogyakarta, kemarin.

Dengan adanya program pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial, pemekaran untuk sementara ditunda dulu. Pasalnya, anggaran untuk satu kabupaten/kota tidak cukup Rp100 miliar per tahun. Ia mencontohkan, di Provinsi Gorontalo, satu komandan Kodim merangkap di tujuh kabupaten. Kejaksaan Negeri di NTT, hanya ada jaksa dan sopirnya, tidak ada staf.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan Kemendagri ialah menunda pemekaran dan menunggu progres keberhasilan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang tengah digalakkan pemerintah.

"Kami tidak menghambat (pemekaran). (Usulan pemelaran) itu aspirasi dan kami tampung. Tapi, beri kesempatan kepada Presiden Jokowi dengan program infrastrukturnya, percepatan pembangunan, dan pemerataan bisa tercapai," kata Tjahjo.

Selama lima tahun pertama ini, imbuhnya, pemerintah ingin fokus pada pembangunan infrastruktur guna memperlancar lalu lintas dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menambahkan, pemekaran bisa memicu fragmentasi, pecah-pecah, dan kecil-kecil sehingga kehilangan skala ekonomi. Padahal, yang terpenting dalam investasi dan perekonomian ialah skala ekonomi.

"Kita butuh daerah-daerah yang punya skala, punya size. Kalau terpecah-pecah menjadi kecil-kecil, akan memicu fragmentasi dan inefisiensi sehingga lebih berat untuk mengharmonisasi dan mengintegrasi," jelasnya.

Menurut dia, posisi indonesia saat ini sudah sangat baik karena bisa fokus dan efisiensi skala ekonomi.(AT/P-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More