UU Pilkada Beri Ruang bagi Tersangka

Penulis: Put/Ant/P-3 Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 07:51 WIB Polkam dan HAM
UU Pilkada Beri Ruang bagi Tersangka

Pencopotan APK Peserta Pilkada -- ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

KOMISI Pemilihan Umum tidak mempersoalkan calon kepala daerah yang berstatus tersangka, apakah menjalani proses hukum atau ditunda hingga pilkada selesai. "KPU prinsipnya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK, Polri, maupun kejaksaan," kata anggota KPU Wahyu Setiawan di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, adanya pandangan bahwa proses hukum terhadap calon berstatus tersangka menunggu pilkada se-rentak selesai, ialah pandangan pemerintah, bukan pandangan KPU. Proses tahapan pilkada, kata dia, tetap dapat berjalan meskipun ada calon sedang menghadapi proses hukum dan berstatus tersangka.

Dalam hal ini, menurut Wahyu, KPU hanya membantu mengedukasi pemilih agar memilih calon berdasarkan rekam jejak. "Proses pilkada akan berjalan terus, sementara proses hukum silakan berjalan terus. Bagi KPU tidak ada masalah," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, adanya proses hukum terhadap calon kepala daerah berstatus tersangka, justru dapat menambah informasi bagi publik perihal rekam jejak. Pemilih dapat mengetahui rekam jejaknya yang kemudian menjadi pertimbangan untuk memilih.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menegaskan calon kepala daerah meskipun berstatus tersangka tetap dapat berkompetisi pada Pilkada Serentak 2018 hingga ada pasangan calon kepala daerah yang terpilih.

"Pilkada adalah proses politik, sedangkan tersangka adalah proses hukum, jalurnya berbeda. Proses politik akan tetap jalan terus," katanya.

Menurut dia, berdasarkan amanah UU Pilkada serta peraturan KPU (PKPU), pasangan calon tidak boleh mengundurkan diri, kecuali meninggal dunia, berhalangan tetap, dan dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap. "Kalau pasangan calon yang berstatus tersangka dan menjadi tahanan KPK, itu belum mendapat sanksi hukum yang berkekuatan tetap, sehingga tetap dapat berkompetisi di pilkada," urainya.

Politikus Gerindra itu menegaskan, jika pasangan calon yang berstatus tersangka itu kemudian proses hukumnya sampai vonis dan dijatuhi sanksi hukum berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus mundur sebagai calon atau sebagai kepala daerah terpilih.

Pandangan serupa disampaikan komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Ia menilai proses hukum yang menyangkut korupsi sebaiknya tetap dilakukan karena tidak ada hubungannya dengan pemilu. "Kan tidak ada hubungannya dengan pemilu. Kasus korupsi harus ditindak, khususnya mereka yang terjaring operasi tangkap tangan."

Bawaslu, katanya, tidak memberikan pendapat terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah. "Karena ada juga beberapa kasus berkaitan dengan pemilu. Misalnya, ijazah palsu, tidak boleh dihentikan karena berkaitan dengan syarat pencalonan," ujarnya.(Put/Ant/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More