Antisipasi Lonjakan Pemilih Pemula

Penulis: Richaldo Y Hariandja Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 07:35 WIB Nusantara
Antisipasi Lonjakan Pemilih Pemula

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

PROSES perekaman KTP-E diimbau untuk segera diselesaikan. Pemerintah juga diminta untuk mengantisipasi pelonjakan daftar pemilih pemula pada saat hari pencoblosan pilkada 2018.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, di Gedung DPR, kemarin. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pembahasan 5 Peraturan KPU dan 7 Peraturan Bawaslu yang semuanya disahkan tanpa ada perubahan dari rancangan yang diajukan.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menyatakan pemerintah saat ini sudah melakukan perekaman hingga 97,4% dari total penduduk Indonesia yang seharusnya sudah memiliki KTP-E.

Artinya yang belum tinggal 4 juta atau 2,6% di akhir 2018.

Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut, termasuk mengantisipasi lonjakan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada saat mendekati hari pencoblosan.

"Kita minta 100% (perekaman pada tahun ini), termasuk pemilih pemula yang jumlahnya besar dan pada saat pemungutan itu akan berusia 17 tahun," ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman mengakui ada 10 juta pemilih baru yang perlu diantisipasi pemerintah. Data itu sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Senin (12/3) .

"Data kami yang sudah kami update ada sekitar 10 juta dan itu adalah kewenangan dari Kemendagri. Makanya kami sampaikan ke mereka," terang dia.

Menurutnya pemerintah harus terbitkan KTP-E bagi para pemilih pemula tersebut. Jika tidak bisa diterbitkan surat keterangan. "Tidak bisa pilih di luar (pemilik) KTP-E, setidaknya dia sudah direkam dahulu dan dibuatkan surat keterangannya," jelas Arief.

Telusuri

Komisioner KPU Wahyu Seetiawan akan menelusuri kemungkinan panitia pemutakhiran daftar pemilih yang terafiliasi dengan partai politik. Dirinya memastikan seluruh penyelenggara pemilu akan bersikap netral.

"Kami akan telusuri jika ada informasi demikian. kami juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait dengan itu," ucap Wahyu saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3).

Meskipun demikian, Wahyu menilai Bawaslu belum memberikan informasi secara resmi terkait adanya 471 PPDP yang terafiliasi dengan parpol. Jika nantinya data sudah diberikan, KPU akan meneruskan ke KPUD.

"Lewat KPU provinsi kami akan melakukan verifikasi terkait hal itu. Tentu saja setelah dapat info yang akurat nanti akan ada langkah juga agar penyesuaian lalu penggantian untuk mereka. Tapi, penggantinya nanti harus benar-benar memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang.''

Sebelumnya Bawaslu menyatakan terdapat 471 PPDP yang terafiliasi dengan parpol tertentu yang tersebar di 8 provinsi dan 30 kabupaten/kota. Atas temuan tersebut Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk dilakukan penggantian.(Ric/P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More