MA Diminta Serius Benahi Peradilan

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 07:05 WIB Polkam dan HAM
MA Diminta Serius Benahi Peradilan

Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi -- MI/RAMDANI

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang kesekian kalinya menjerat pegawai pengadilan di Tangerang, Senin (12/3), menjadi pukulan telak bagi dunia peradilan. Maraknya OTT salah satunya dinilai karena perbaikan di dunia peradilan belum maksimal.

Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyebut Mahkamah Agung (MA) seolah bergeming dengan rekomendasi yang diberikan KY sebagai upaya maksimal dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengawas eksternal.

Isu suap atau gratifikasi pada lembaga peradilan dari sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sejak 2009 dilaporkan memang cukup mendominasi. Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan terkait dengan praktik suap dan gratifikasi, atau sekitar 44,9%.

"Kita bisa menyebutnya oknum pada saat terjadi hanya sekali pada kurun waktu tertentu. Namun, apa namanya jika terjadi fenomena penangkapan terhadap aparat pengadilan oleh KPK dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut," kata Farid, kemarin.

Karena itu, Farid pun meminta untuk tidak lagi bertanya, apa yang sudah KY lakukan. "Jika ada yang sadar bagaimana rentetan peristiwa ini terjadi, sedari awal kami ingatkan bahwa sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah," ujarnya.

Sepanjang 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, tidak semua rekomendasi sanksi itu langsung ditindaklanjuti MA dengan berbagai alasan.

"Karena itu, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang melalui peran lembaga lain," tandasnya.

Saat menanggapi itu, juru bicara MA, Suhadi, mengatakan lembaganya prihatin atas kembali tertangkapnya aparat pengadilan dalam OTT KPK pada Senin (12/3).

Saat ditemui seusai menghadiri sosialisasi LHKPN-E di Redtop Hotel, Jakarta, Suhadi menyebut upaya pengawasan MA sudah maksimal.

"Kami sudah maksimal dalam melakukan pengawasan. Sudah ada aturan etik dan kedisiplinan peradil-an, di antaranya melalui Peraturan MA No 7, No 8, dan No 9 Tahun 2016. Juga ada maklumat yang kami keluarkan pada tahun lalu," ujar Suhadi, kemarin.

Ia pun menegaskan pengawasan akan lebih intensif lagi setelah peristiwa tersebut. Selain itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pengembangan untuk bisa melakukan analisis data terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ubah putusan

KPK menetapkan empat tersangka kasus suap di PN Tangerang. Keempatnya ialah hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN), panitera pengganti Tuti Atika (TA), dan advokat Agus Wiratno (AGS) dan HM Saipudin (HMS).

Keempatnya dijaring KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan yang digelar KPK di sejumlah lokasi di Tangerang, Senin (12/3). Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, suap diberikan kepada hakim Wahyu untuk mengubah putusan pengadilan.

Kasus itu berawal dari tak dikabulkannya gugatan perkara perdata bernomor 426/PDT/G2017/PN Tangerang yang ditangani AGS dan HMS pada akhir Februari lalu. Putusan perkara yang belum sempat dibacakan hakim itu dibocorkan ke pengacara oleh TA.

"Dengan segala upaya AGS mengupayakan agar gugatan dimenangkan sehingga pada 7 Maret lalu AGS atas persetujuan HMS yang sama-sama pengacara itu bertemu dengan TA di Pengadilan Negeri Tangerang dan diduga menyerahkan uang sebesar Rp7,5 juta," tutur Basaria.(Deo/Ant/X-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More