Ratusan Pemda Lalai Melaporkan Keuangan

Penulis: Try/DW/AB/BB/Ant/X-3 Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 06:53 WIB Ekonomi
Ratusan Pemda Lalai Melaporkan Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani -- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

SEBANYAK 192 pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan informasi keuangan daerah (IKD) dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dengan total nilai Rp815,3 miliar kepada pemerintah pusat.

Perinciannya, 154 pemda tidak menyerahkan laporan IKD dengan nilai keseluruhan Rp626,5 miliar dan 38 pemda masih menahan laporan belanja infrastruktur dengan total anggaran sebesar Rp188,8 miliar.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan akan memotong bahkan menunda pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) tahun ini untuk ke-192 pemda itu.

"Kami melihat ada beberapa pemda mengalami penundaan DAU karena hingga akhir Februari belum melaporkan IKD dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani saat konferensi pers bertema APBN kita di Jakarta, Senin (12/3).

Menkeu menjabarkan daerah yang menunggak pinjaman akan dipangkas DAU-nya sebesar Rp1,1 miliar dan lima daerah yang memiliki tunggakan iuran jaminan kesehatan dipangkas Rp33,5 miliar.

"Ada pemda menghadapi kendala menyampaikan laporan, tata cara pembagian, dan penetapan perincian dana desa," ujar Sri.

Anggaran DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemda yang bersumber dari APBN. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi.

Anggaran DAU pada APBN 2018 mencapai Rp401,5 triliun dan realisasi sampai 28 Februari 2018 sebesar Rp99,5 triliun (24,8%). Adapun rea lisasi DAU periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp99 triliun dari pagu di APBN Perubahan 2017 sebesar Rp398,6 triliun.

Saat menanggapi kebijakan Menteri Keuangan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Sudarso mengakui dua daerah di wilayah kerjanya akan mengalami pemangkasan DAU.

"Dua daerah itu, yakni Kabupaten Musi Rawas dan Kota Pagar Alam. Realisasi DAU Musi Rawas pada Januari dan Februari lebih besar dari Maret. Pemerintah pusat bukan hanya menunda, melainkan juga akan memotong anggaran," ungkap Sudarso.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Luly Noermardianto, dan Wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, sama-sama berharap daerah mereka tidak mengalami penundaan atau pemangkasan anggaran DAU.(Try/DW/AB/BB/Ant/X-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More