KPK Harus Perhatikan Keadilan

Penulis: Astri Novaria Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 06:39 WIB Polkam dan HAM
KPK Harus Perhatikan Keadilan

Keterangan Pers OTT PN Tangerang -- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

DI tengah pro dan kontra rencana KPK mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi pekan ini, sejumlah pihak mengimbau komisi antirasywah menimbang kembali keputusan itu.

Sejumlah kalangan berpendapat apa yang disampaikan pemerintah ialah KPK sekadar menunda pengumuman nama-nama tersangka, bukan menyetop kasus yang menyeret para calon kepala daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan KPK bisa saja mempertimbangkan usul pemerintah itu. Namun, tidak dalam konteks menunda atau menghentikan proses hukum tersangka.

"Imbauan pemerintah itu bisa diperhatikan, tetapi bukan berarti menghentikan (kasusnya). Silakan KPK bekerja tanpa harus diintervensi, tetapi juga objektif," kata Zainudin, kemarin.

Pendapat senada dikatakan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate. Johnny mengatakan penundaan pengumuman tersangka para calon kepala daerah menjadi hak KPK. Meskipun demikian, dia meminta KPK mempertimbangkan aspek keadilan keputusan itu.

"Pengumuman tersangka calon kepala daerah berpotensi mengganggu tahapan pilkada. Pada debat publik, pertarungan berlangsung tidak adil bila salah satu kandidat tidak hadir karena ditahan. Bagaimana kalau pasangan tidak utuh? Ini pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi. KPK tentu punya pertimbangan lebih luas," ujar Johnny di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Wapres Jusuf Kalla menambahkan perlunya kesepakatan antara pemerintah dan KPK. Di satu sisi, KPK ingin menegakkan hukum. Pada sisi lain, pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam berkepentingan menjaga stabilitas pada pelaksanaan pilkada.

"Penegakan hukum harus dilakukan khususnya bila berkaitan OTT. Ketika tertangkap tangan, hari itu langsung diproses hukum. Kalau penyelidikan biasa, bisa ditunda," ungkap Kalla di Kompleks Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyatakan, demi kelancaran Pilkada 2018, pemerintah berharap KPK menunda pengumuman tersangka baru korupsi yang menyeret calon kepala daerah (Media Indonesia, 13/3).

Pernyataan Wiranto itu menanggapi pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo Selasa (6/3) yang telah menerima dari PPATK 368 laporan dugaan korupsi calon kepala daerah. Dari 368 laporan itu, baik KPK maupun PPATK telah menganalisis bahwa 34 calon kepala daerah terindikasi korupsi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menghormati upaya Menko Polhukam yang meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang terjerat korupsi. "Sah saja pemerintah berharap tindakan hukum terhadap beberapa kepala daerah yang sudah diduga korupsi itu ditunda. Ini upaya pemerintah menjaga stabilitas di pesta demokrasi."

Gunakan perppu

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berkukuh pihaknya tidak akan menunda pengumuman penetapan tersangka baru kasus korupsi dari kalangan peserta Pilkada 2018.

"Kalau kami buktikan ada peristiwa pidana, ya prosesnya lanjut (ke penyidikan). Lebih elegan pemerintah menerbitkan perppu untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut pidana. Kalau menghentikan proses hukum yang memiliki bukti cukup dan ada peristiwa pidananya, tidak baik buat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat," tandas Saut kepada Media Indonesia, kemarin.(Deo/Dro/BB/Ant/X-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More