Begini Kronologi Suap Hakim PN Tangerang

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 22:26 WIB Polkam dan HAM
Begini Kronologi Suap Hakim PN Tangerang

Ilustrasi---MI

KOMISI Pemberantasan Korupsi menyampaikan kronologi pemberian suap kepada hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten.

"Pada Senin, 12 Maret 2018, KPK mengamankan 7 orang. Semua dibawa dari Tangerang dan Jakarta," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjatian, dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/3).

Ia mengatakan, tujuh orang tersebut adalah WWN (Wahyu Widya Nurfitri), hakim di PN Klas IA Khusus Tangerang, TA (Tuti Atika), panitera pengganti di tempat yang sama, AGS (Agus Wiratno) dan HMS (HM Saipudin), advokat serta 3 PNS di lingkungan PN Tangerang.

Menurut dia, tujuh orang tersebut diamankan karena ada pemberian uang ke hakim melalui panitera karena sedang menangani kasus perdata dan ada pihak-pihak tertentu yang ingin kasusnya dimenangkan dan berupaya melalui pengacara memberikan sejumlah uang untuk hakim.

"Panitera TA (Tuti Atika) berkomunikasi dengan AGS (Agus Wiratno) advokat, terkait perkara perdata wanprestasi di PN Tangerang," ungkap Basaria.

Sidang pembacaan putusan seharusnya dijadwalkan pada 27 Februari 2018 tapi karena panitera pengganti sedang umrah, putusan ditunda menjadi 8 Maret 2018.

"Diduga TA menyampaikan informasi kepada pengacara AGS mengenai rencana putusan yang isinya 'menolak gugatan', dengan segala upaya AGS mengupayakan agar gugatan dimenangkan," ungkap Basaria.

Karena itu, pada 7 Maret 2018, Agus atas persetujuan Saipudin kembali bertemu dengan Tuti di PN Tangerang dan menyerahkan uang 7,5 juta yang diserahkan ke Tuti yang kemudian diserahkan kepada Wahyu Widya sebagai ucapan terima kasih kesepakatan untuk memenangkan kasus yang ditangani.

Namun, karena uang tersebut dinilai kurang, akhirnya disepakati nilainya Rp30 juta, dengan perjanjian kekurangan Rp22,5 juta diberikan kemudian. Hingga 8 Maret 2018 Agus belum juga menyerahkan sisa kekurangan yang disepakati dan sidang pembacaan putusan kembali ditunda dengan alasan anggota Majelis Hakim sedang bertugas keluar kantor sehingga dijadwalkan 13 Maret 2018.

Pada 12 Maret, Agus membawa uang Rp22,5 juta yang dimasukkan amplop putih dari kantornya di Kebon Jeruk ke PN Tangerang. Ia tiba pukul 16.15 WIB dan Agus langsung menyerahkan uang ke Tuti. Tim kemudian mengamankan Agus di parkiran Pengadilan Tangerang. Tim lalu masuk ke ruangan Tuti dan mengamankan Tuti serta uang Rp22,5 juta yang baru diserahkan.

Tim lalu membawa Agus, Tuti bersama 3 orang lain yaitu pegawai PN Tangerang ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal. Selanjutnya tim bergerak ke Kebon Jeruk jakbar dan mengamankan Saipudin di kantornya sekitar pukul 20.00.

Orang terakhir yang diamankan ialah Wahyu Widya di Bandara Soekarno Hatta saat baru tiba dari Semarang sekitar pukul 20.30 WIB.
Pemberian untuk Wahyu Widya dan Tuti bernilai total Rp30 juta secara bertahap yaitu dua kali pada 7 Maret 2018 sebear Rp7,5 juta dan pada 12 Maret 2018 sebesar Rp22,5 juta.

"Uangnya murni dari pengacara karena untuk sementara dari hasil penyidikan ada kesepakatan antara M (Momoh) sebagai pemilik tanah akan ada 'success fee', dengan pengacara mendapat 40:60 dari hasi jual tanah, jadi advokat berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan perkaranya," jelas Basaria.

Terhadap penerima suap Wahyu Widya Nurfitri dan Tuti Atika disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Pihak pemberi adalah Agus Wiratno dan HM Saipudin dengan sangkaan Pasal 6 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta. (Ant/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More