Pengadaan Barang dan Jasa Perlu Diperkuat

Penulis: (E-3) Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 06:36 WIB Ekonomi
Pengadaan Barang dan Jasa Perlu Diperkuat

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

PENGADAAN barang dan jasa di lingkung­an pemerintah yang sekitar Rp440 triliun tiap tahun perlu diperkuat dengan kebijakan di sisi pengadaan. Pengadaan harus berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, pelayanan pada publik, dan penciptaan iklim kompetisi yang adil.
Demikian saripati pertemuan forum 14 lembaga/kementerian yang dimotori Kantor Staf Presiden (KSP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Bogor, Selasa (13/3).

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan pengadaan tak hanya melakukan pemilihan penyedia, tapi juga ada beberapa keluaran penting yang harus diperhatikan. Karena itu, belanja pemerintah harus efisien dan efektif, berorientasi pada public ­delivery dan memberikan kualitas barang/jasa yang baik, serta menciptakan kompetisi yang adil. “Itu akan mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam ­program modernisasi pengadaan,” kata dia melalui rilis.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyatakan dalam 3 tahun terakhir, sekitar 25% komponen APBN adalah anggaran pengadaan barang dan jasa. “Namun secara bisnis, proses pengadaan bersifat ad hoc, tanpa ada strategi pengadaan, dan tanpa ukuran kinerja yang berorientasi value of money.” (E-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More