Pemerintah Lindungi Pengemudi Taksi Daring

Penulis: . (Cah/E-1) Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 03:30 WIB Ekonomi
Pemerintah Lindungi Pengemudi Taksi Daring

MI/Susanto

PEMERINTAH mengatakan penghentian pendaftaran taksi berbasis aplikasi daring dilakukan untuk melindungi mitra taksi online. Dengan jumlah pengemudi taksi daring yang lebih tertata, kemampuan mereka mendapat penghasilan juga lebih baik sehingga mampu membayar cicilan mobilnya. Diperkirakan, 70% pengemudi taksi onlinemengambil kredit mobil.

“Jadi bukan mengorbankan driver taksi daring, malah sebaliknya mo­ratorium untuk melindungi­nya. Contoh di satu tempat ada 100 ­penumpang, normalnya 10 driver akan mengangkut 10 kali. Peng­hasilannya akan berkurang ketika terdapat penambahan driver sampai 50. Maka, moratorium ini membantu driver mendapatkan pesanan,” terang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3).

Moratorium juga tidak akan me­rugikan masyarakat. “Yang di­rugikan aplikator sebab (aplikator) bertumpu pada jumlah driver, tidak pada jumlah yang diangkut,” tegasnya. Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kema-ritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penghentian pendaf-taran taksi daring untuk memastikan kelangsungan ekonomi pengendara taksi daring saat ini.

“(Berdasarkan) studinya 70% pem­belian kendaraan pakai kredit. Nah kalau nanti jumlah penumpang dan kendaraan tidak seimbang, jadi tidak bisa bayar (kredit). Kan kami (pemerintah) mau mengamanin. Jadi itu yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Meski demikian, dia belum tahu sampai kapan aturan itu berlaku. Yang pasti Luhut meminta aturan tersebut dipatuhi operator.

Di sisi lain, guna memperbaiki tata kelola transportasi, DPR melalui Komisi V berencana merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Menyangkut PM 108, kita beren­cana merevisi UU Lalu Lintas supa­ya menjadi payung hukum dan per­debatan selama ini tuntas. Kami dari DPR bersama pemerintah ingin memayungi melalui UU Lalu Lintas termasuk transportasi yang belum diatur,” terang Ketua Komisi V DPR Ferry Djemi Francis. (Cah/E-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More