Daerah Bisa Usulkan Rusunawa

Penulis: (E-1) Pada: Rabu, 14 Mar 2018, 03:15 WIB Ekonomi
Daerah Bisa Usulkan Rusunawa

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya mewujudkan program satu juta rumah.
“Bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan penghasilan maksimal Rp7 juta dapat menikmati rusun subsidi dan untuk rumah tapak maksimal penghasil-an MBR yang mendapatkan KPR subsidi ialah Rp 4 juta,” demikian keterangan Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebagaimana dikutip Antara, Selasa (13/3).

Program subsidi rumah bagi MBR merupakan upaya mewujudkan program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan rusunawa bisa jadi pilihan tempat tinggal bagi para pekerja generasi milenial. Mekanismenya, pemerintah daerah menyediakan lahan dan mengajukan usul pembangunan rusun kepada Kementerian PU-Pera.

Hunian vertikal menjadi pilihan karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perko­ta­an, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Hunian vertikal juga dapat mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi per­kotaan.
Rusunawa tersebut dibangun Kementerian PU-Pera dengan anggaran 2017 sebesar Rp14 miliar. Bangunan itu memiliki tiga lantai dengan 47 unit, serta telah ­dilengkapi berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih, mebel, tempat parkir, dan prasarana dan sarana umum (PSU).

“Kalau di lokasi lain bisa diba-ngun empat lantai. Namun karena aturan di Bali, kita hanya bisa membangun unit rusun tiga lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan pihak pengelola,” kata Khalawi. Selain rusunawa ASN, Kemente­rian PU-Pera juga membangun ru­sunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan, dan anggota TNI dan Polri. (E-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More