KPU: Pilkada Jalan Terus dengan Calon Tersangka

Penulis: Antara Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 19:36 WIB Polkam dan HAM
KPU: Pilkada Jalan Terus dengan Calon Tersangka

ANTARA FOTO/Reno Esnir

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan, proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap berjalan meskipun dengan calon tersangka dugaan kasus korupsi.

"Dalam pandangan KPU dan sesuai prosedur yang ada, pilkada tetap jalan terus. Tidak ada urusannya dengan calon, baik itu baru tersangka maupun ditahan karena OTT (operasi tangkap tangan)," kata Hasyim kepada Antara, Selasa (13/3) sore.

Hasyim menjelaskan, tahapan pelaksanaan pilkada tetap berjalan, karena amanat undang-undang tidak menginstruksikan untuk melakukan pergantian calon apabila peserta pilkada ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan ditahan, khususnya terkait dugaan kasus korupsi.

Amanat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Perppu UU
No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Dalam UU No 10/2016 Pasal 7 tidak ada menyebutkan bahwa calon kepala daerah berstatus tersangka dapat digagalkan keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada. Huruf g Pasal 7 UU tersebut menyebutkan bahwa calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Polemik terkait rencana pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah muncul setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengancam akan mengumumkan identitas calon kepala daerah korup.

Menanggapi gertakan KPK tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta KPK untuk mempertimbangkan pengumuman tersebut mengingat tahapan pelaksanaan pilkada pada 27 Juni mendatang.

Sementara itu, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan pengumuman calon kepala daerah yang terlibat dugaan kasus korupsi harus mendapat kesepakatan dari KPK dan Pemerintah dengan melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ini dua pandangan yang tentu harus disepakati. Mungkin waktu nanti sudah mulai kampanye, tidak boleh lagi. Aturannya tentu ada di KPU, tetapi ini masalah yang nanti dibicarakan di KPK," kata Wapres. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More