KPK Apresiasi Praktik Politik Tanpa Mahar NasDem

Penulis: Putra Ananda Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 17:52 WIB Polkam dan HAM
KPK Apresiasi Praktik Politik Tanpa Mahar NasDem

MI/M. Irfan

PARTAI NasDem dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk bersinergi mencegah praktik tindak pidana korupsi, utamanya yang terjadi di dalam tubuh partai politik (parpol).

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan balasan NasDem ke Gedung KPK di Jakarta, Selasa (13/3). Rombongan NasDem diterima langsung oleh Komisioner KPK Basaria Panjaitan dan ALexander Marwata.

Sekretaris Jendral (Sekjen) NasDem Johnny G Plate menuturkan sebagai partai yang membawa slogan gerakan restorasi, NasDem wajib mewujudkan semangat dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam berpolitik. Salah satunya adalah dengan konsisten melakukan politik tanpa mahar saat proses pencalonan kepala daerah maupun pemilu legislatif (pileg).

"Kami sadari betul bahwa persepsi publik terhadap parpol itu masih buruk, publik belum percaya dengan parpol karena masih ada saja parpol yang menarik mahar sehingga memicu kepala daerah untuk korupsi," ungkap Johnny.

Ketidakpercayaan publik terhadap parpol dikatakan oleh Johny merupakan masalah yang besar bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pasalnya, suka atau tidak suka dalam negara demokrasi, parpol merupakan salah satu sarana negara untuk merekerut calon-calon pemimpin negara.

"Politk tanpa mahar yang kami lakukan itu bukan lip service saja, tujuannya agar calon pemimpin tidak mempunyai beban finansial sehingga tidak memicu praktik korupsi," tutur Johnny.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengapresiasi konsistensi NasDem yang telah melakukan politik tanpa mahar. Namun, Basaria mengingatkan agar NasDem tidak terjebak pada politik balas budi yang berujung pada munculnya tindak pidana korupsi dikemudian hari.

"Kami sangat apresiasi konsistensi NasDem yang tetap melakukan politik tanpa mahar. NasDem diharapkan tetap menjadi parpol yang bersih dengan tidak terjebak pada politik ijon nantinya," tutur Basaria.

Basaria melanjutkan, pada prinsipnya KPK kapan pun akan selalu siap membantu setiap parpol yang ingin mencegah tindakan korupsi di awal-awal proses pencalonan kepala daerah. Saat ini, KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sedang mengkaji sistem dini pencegahan korupsi yang bisa diterapkan di parpol.

"Sinergi antara KPK dan parpol sangat penting utamanya jelang pilkada. Parpol bisa saja meminta rekpmendasi rekam jejak pasangna calon ke KPK," ungkapnya. (Uta/A-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More