Pemkab Gunung Mas Kesulitan Tertibkan 20 Ribu Penambang Emas Ilegal

Penulis: Surya Sriyanti Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 17:29 WIB Nusantara
Pemkab Gunung Mas Kesulitan Tertibkan 20 Ribu Penambang Emas Ilegal

MI/VICTOR RATU

MERASA belum mempunyai solusi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakui kesulitan untuk menertibkan sekitar 20 ribu pengembang emas ilegal atau yang sering disebut penambang emas tanpa izin (PETI). Padahal keberadaan mereka ini sangat merusak lingkungan terutama penambangan di sungai yang menjadi alat transportasi masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupati Gunung Mas Arton Dohong kepada wartawan di sela-sela acara Rakor Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan dan Pilkada 2018 di Palangka Raya, Selasa (13/3).

"Memang penambangan ini merusak lingkungan tapi masyarakat butuh makan, kita mau gimana," kata Arton.

Dia juga mengakui Pemkab Gunung Mas hingga saat ini masih belum punya solusi penyelesaian masalah penambang emas. Jika penambangan emas tersebut tiba-tiba dihentikan, dampaknya akan timbul masalah besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Memang pada awalnya penghasilan masyarakat di kabupaten berpenduduk 140 ribu jiwa itu dari berkebun karet. Namun dengan harga karet yang anjok saat ini hanya tinggal Rp10 ribu per kilogram, penghasilan dari kebun karet jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- masyarakat di wilayah tersebut.

Dari data Pemkab Gunung Mas, jenis emas di kabupaten yang berada di sisi barat Kalteng adalah aluvial dan terdapat hampir di semua kecamatan. Namun setidaknya ada tiga kecamatan merupakan tempat penghasil emas terbanyaknya yaitu Kecamatan Sepang Simin, Mining Raya dan Tewah.

Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya, jelas Arton Dohong, saat ini Pemkab tengah menggalakkan penanaman bibit sawit bagi rakyat.

"Kami sudah bagikan sekitar 1 juta bibit sawit untuk masyarakat. Selain itu kita juga minta perusahan besar sawit (PBS) untuk memberikan plasma bagi warga sekitar," ujarnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More