KPK vs Menkopolhukam, Wapres: Perlu Ada Kesepakatan dari Dua Pandangan

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 17:06 WIB Polkam dan HAM
KPK vs Menkopolhukam, Wapres: Perlu Ada Kesepakatan dari Dua Pandangan

MI/Ramdani

MENYIKAPI adanya polemik keinginan pemerintah untuk stabilisasi dalam pelaksanaan pilkada dan tugas serta wewenang KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam kaitan Korupsi, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan bahwa perlu ada kesepakatan dari dua sudut pandang tersebut.

"Di satu sisi ada pandangan KPK, sedangkan di sisi lainnya ada pandangan pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam untuk menjaga stabilitas dan menjaga proses (Pilkada). Kita lihat saja nanti," terang Wapres Jusuf Kalla di Kompleks Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/3).

Jusuf Kalla mengakui apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam hanya sebatas permintaan kepada pihak KPK. Oleh sebab itu menurutnya dua pandangan berbeda tersebut perlu disepakati antara kedua belah pihak.

Wapres sendiri menekankan bahwa penegakan hukum memang harus dilakukan, khususnya bila memang berkaitan dengan OTT menurut Jusuf Kalla tidak bisa ditunda. Ketika tertangkap tangan hari itu, proses hukumnya langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang sulit itu adalah OTT, kalau penyelidikan biasa bisa ditunda, tetapi kalau OTT hari itu kena maka hari itu juga ditetapkan," ujar Jusuf Kalla.

Sebagaimana diketahui Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menyatakan akan kembali menetapkan tersangka dari peserta pilkada. Sebelumnya sejumlah calon kepala daerah yang juga merupakan petahana terciduk operasi tangkap tangan (OTT) penyidik KPK dan juga ditetapkan sebagai tersangka dari pengembangan kasus. Agus mengungkapkan ada beberapa peserta pilkada yang posisinya sudah 90% akan menjadi tersangka di KPK.

"Artinya 90% itu, terhadap beberapa calon tadi, penyelidikan sudah dilakukan lama, expose (perkara) sudah dilakukan dihadapan pimpinan, dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan. Tinggal 10% itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan," terang Agus beberapa waktu yang lalu. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More