UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Diterbitkan

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 16:34 WIB Humaniora
UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Diterbitkan

MI/Ramdani

UNDANG-UNDANG (UU) tentang perlindungan data pribadi dianggap mendesak diterbitkan. Hal itu untuk mencegah terus terjadinya penyalahgunaan data diri yang kerap terjadi di masyarakat.

Adanya UU tersebut juga untuk menegaskan hak masyarakat sebagai pemegang data diri dalam mengikuti kebijakan privasi berbagai akun digital.

"Di zaman serba digital, sulit sekali menghindari prakrik pengumpulan informasi diri sekarang. Jadi yang harus dilakukan selain kesadaran diri sendiri untuk melindungi data, juga dari pemerintah harus dibuat UU nya sebagai payung hukum yang jelas," ujar Koordinator SAFEnet Damar Juniarto, di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (13/3).

Damar mengatakan, seharusnya pemerintah harus melihat hal itu sebagai bagian yang harus dengan serius dipertimbangkan sebelum menentukan kebijakan, registrasi ulang SIM Card misalnya. Karena bahkan meski dikatakan telah dilakukan dengan sangat aman, pengumpulan data diri yang dilakukan pemerintahpun tetap memiliki potensi kebocoran data.

Apalagi selama ini belum ada uji coba sistem keamanan data diri yang dimiliki pemerintah.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys. Ia mengatakan, UU Perlindungan Data Pribadi di era digital yang sangat pesat saat ini sudah merupakan sebuah keharusan.

Hal itu mendesak disahkan, terutama di tengah perkembangan proses pengumpulan data yang tengah dilakukan pemerintah serta di tengah derasnya kemunculan aplikasi baru.

"Karena sebenarnya yang paling sering memberi info data diri itu ya masyarakat sendiri. Pada berbagai aplikasi digital terutama ketika melakukan pendaftaran," ujar Merza.

Dikatakan Merza, selama ini dalam dunia aplikasi digital memiliki kekuatan dominan selalu pada pihak pemiliki aplikasi. Masyarakat yang tidak mau mengikuti kebijakan privasi yang mereka tentukan secara otomatis tidak dapat ikut menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Hal itu dianggap merugikan masyarakat.

"Jadi itu nanti di UU juga harus isinya bisa memberikan kesempatan bagi pengguma untuk memiliki hak dalam menentukan apakah mereka bersedia untuk membagi atau bertukar data pribadi di kebijakan privasi aplikasi. Karena selama ini masyarakat tidak punya bargaining position," ujar Merza.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, saat ini draf rancangan dan permohonan untuk mengajukan pembuatan UU tersebut telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Komunikasi terus dilakukan termasuk dengan parlemen. Hal itu untuk membuat kemungkinan dapat segera dilakukannya pembahasan akan rencana pembuatan UU tersebut.

"Di draf isi intinya bagaimana negara bisa melindungi data pribadi masyarakat. Itu diperjuangkan juga karena negara-negara Eropa ada rencana untuk tidak memperbolehkan crossborder e-commerce yang tidak memiliki regulasi atau UU perlindungan data pribadi," ujar Rudi.

Dikatakan Rudi, sementara UU Perlindungan data pribadi belum ada, pelaku penyalahgunaan data pribadi tetap dapat dihukum pidana dan perdata.

Tuntutan dapat diberikan dengan menggunakan UU Sistem Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda Rp25 juta. Pelaku penyalahgunaan data probadi juga bisa dijerat dengan UU ITE dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp2 miliar. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More