Anies Terbitkan Ingub 1,5 Bulan setelah Penataan Tanah Abang Dimulai

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 16:05 WIB Megapolitan
Anies Terbitkan Ingub 1,5 Bulan setelah Penataan Tanah Abang Dimulai

ANTARA/Puspa Perwitasari

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan instuksi gubernur (ingub) tentang penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 6 Februari 2018 lalu.

Ingub ini menjadi satu-satunya produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penataan kawasan Tanah Abang sejak dilaksanakan pada 22 Desember 2017.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah enggan menjabarkan mengapa Ingub tersebut baru diterbitkan belakangan.

“Nggak tahu, jangan tanya saya dong. Biro hukum cuma ikut memaraf serta saja,” kata Yayan saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/3).

Ingub Nomor 17 Tahun 2017 tersebut merupakan satu-satunya produk hukum yang diterbitkan Pemprov DKI terkait penataan kawasan Tanah Abang. Itu pun, tidak ada instruksi spesifik yang menyebutkan soal penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodasi PKL. Ingub hanya berisi instruksi Anies terhadap jajarannya.

Dalam dua lembar ingub tersebut, disebutkan Wali Kota Jakarta Pusat bertugas sebagai koordinator penataan. Kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan bertugas membina dan mengawasi PKL di kawasan penataan.

Kepala Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengatur lalu lintas dan ketersediaan angkutan umum di Tanah Abang berkoordinasi dengan PT Transjakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap kebersihan area penataan. Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab menertibkan PKL yang berjualan di trotoar.

Yayan belum memastikan apakah akan ada peraturan gubernur terkait penutupan jalan Jalan Jatibaru Raya. Ia menjelaskan penutupan jalan itu hanya bersifat sementara.

Biro Hukum akan mengkaji apakah penutupan yang bersifat sementara memerlukan payung hukum. Ditanyai mengapa tidak mengkaji payung hukum sedari awal, dia berkilah terkait teknis penutupan Jalan Jatibaru Raya, ada kajian dari SKPD lainnya seperti Dinas Perhubungan, termasuk untuk melibatkan pihak kepolisian.

“Itu juga ada (kajian) mungkin dari Dishub. Dari Biro Hukum kajian yuridis aja. Itu tanya Dishub saja,” tutur Yayan.

Biro Hukum, sambungnya, justru tengah mengkaji pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam pasal itu disebutkan setiap orang dilarang mengganggu fungsi dan ruang jalan. Dia bersikukuh Pemprov DKI tidak melakukan pelanggaran, karena tergolong sebagai badan hukum, bukan perorangan seperti yang disebutkan dalam UU 38/2004.

“Kalau menurut Biro Hukum, kita tidak masuk ke kriteria itu (orang). Tapi nanti terserah polisi mau berpendapat seperti apa. Penataan kita sampaikan ada intruksi gubernur,” jelasnya. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More