Wiranto: Penundaan Tersangka Cegah Prasangka KPK Berpolitik

Penulis: Antara Pada: Selasa, 13 Mar 2018, 11:50 WIB Politik dan Hukum
Wiranto: Penundaan Tersangka Cegah Prasangka KPK Berpolitik

MI/Adam Dwi

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan permintaan untuk menunda pengumuman calon kepala daerah tersangka dalam Pilkada 2018, salah satunya dimaksudkan untuk mencegah prasangka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penundaan semata-mata agar tidak menimbulkan prasangka, tidak menimbulkan satu tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik," ujar Wiranto di Jakarta, hari ini.

Menko Polhukam menambahkan permintaannya itu memiliki maksud baik, yakni untuk menjaga citra Lembaga Antirasuah tersebut agar tetap positif. "Kita katakan kemarin bahwa penundaan itu kan juga tidak mengurangi ancaman terhadap mereka (calon kepala daerah tetsangka)," tutur dia.

Mantan panglima TNI itu juga menepis kabar yang menyatakan pihaknya
melakukan intervensi terhadap kinerja KPK. "Bukan mencegah penindakan, bukan untuk mencegah pengusutan, tapi itu sebaiknya setelah ada penetapan calon tetap, setelah itu maka silahkan saja," kata Wiranto.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018, yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Ia menjelaskan permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat, tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah. (OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More