DPR semakin Berbahaya

Penulis: Rizky Noor Alam Pada: Minggu, 11 Mar 2018, 03:59 WIB Weekend
DPR semakin Berbahaya

MI/ BARY FATHAHILAH

REVISI Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) baru saja disahkan. Namun, UU ini dinilai kontroversial karena ada pasal-pasal yang dianggap membahayakan dalam berdemokrasi.
Tidak semata perkara penambahan jumlah ketua MPR, DPR, dan DPD, tetapi juga kewenangan DPR yang sulit dijangkau penegak hukum serta kewenangan untuk memanggil bahkan menyandera siapa pun yang dianggap merendahkan lembaga maupun anggotanya. Pasal-pasal itu dianggap kemunduran dari demokrasi Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya UU tersebut dapat disahkan? Bagaimana masyarakat menyikapinya? Berikut petik­an wawancara Media Indonesia dengan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di kantornya, Jakarta, Jumat (2/3).

UU MD3 banyak menjadi sorotan. UU tersebut disebut akan semakin membuat DPR semakin kuat dan antikritik. Bagaimana Formappi melihatnya?
Formappi sejak awal melihat rencana revisi UU MD3 pasti menimbulkan kontroversi di masyarakat. Proses revisi sudah beberapa kali dilakukan karena kepentingan kekuasaan dari sejumlah fraksi yang ada di DPR. Jauh sebelum kontroversi ini, kita sudah mengkritisi bahkan sejak UU MD3, dulu UU No 27 Tahun 2009 direvisi menjadi UU No 17 Tahun 2014 itu perubahannya lebih untuk mengakomodasi syahwat kekuasaan dari Koalisi Merah Putih yang saat itu ingin menguasai semua kepemimpinan di DPR.

Di UU No 27 Tahun 2009 sudah diatur cukup proporsional mekanisme pemilihan pimpinan DPR berdasarkan perolehan suara pada hasil Pemilu. Jadi yang menjadi pimpinan partai yang memperoleh suara terbanyak dari urutan pertama sampai kelima. Dengan sistem itu DPR tidak perlu bolak-balik mengubah UU MD3 dan mestinya semua fraksi akan menerima itu. Tapi komposisi Koalisi Merah Putih menjelang akhir 2013 memasuki 2014 cukup dominan, maka waktu itu dilakukan revisi terbatas dan proses pemilihan pimpinan melalui sistem paket.

Setelah 2014 dengan metode kepemim­pin­an seperti itu DPR sempat stuck hampir 1 tahun karena dualisme kepemimpinan, ada pimpinan DPR di bawah Koalisi Merah Putih lalu kemudian ada pimpinan dari Koalisi Indonesia Hebat. Praktis 2 kubu ini tidak bertemu dan akhirnya DPR tidak bisa membuat apa-apa maka menjelang akhir 2014 ada kompromi politik untuk memperbaiki UU MD3, tapi sayangnya kompromi itu hanya pada level perubahan pimpinan alat kelengkapan.

Menurut Formappi, alasan apa yang membuat mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan itu?
Dulu kita bayangkan yang menjadi fokus revisi itu lebih pada soal pimpinan DPR. Proses ini berjalan cepat dan kurang mendapatkan partisipasi publik sehingga publik tidak mengetahui isu-isu krusial. Begitu UU ini disahkan semua orang terperangah karena ada beberapa pasal yang menurut publik berbahaya.

Pertama, pasal yang berkaitan dengan pemilihan pimpinan DPR. Pimpinan DPR bertambah 1 menjadi 6 orang, pimpinan MPR bertambah 3 menjadi 8 orang, dan pimpinan DPD bertambah 1 menjadi 4 orang. Publik tidak akan bereaksi bila hanya 1 pimpinan DPR untuk mengakomodasi partai pemenang Pemilu. Tapi penambahan 3 kursi di MPR, yang semua tahu MPR hanya bersidang sekali dalam setahun. Lalu apa guna pimpinan sampai 8 orang. Juga DPD, kita tidak tahu kerjanya apa, tapi pimpinannya bertambah. Kita hanya mengenal DPD ketika mereka mengalami konflik atau ketuanya ditangkap KPK.

Kedua, upaya DPR membentengi diri dari aparat penegak hukum. DPR sekarang ini banyak yang terlibat korupsi dan kasus-kasus lain. Kelihatannya melalui revisi ini, mereka ingin memanfaatkan cela sehingga aparat penegak hukum itu tidak mudah untuk memproses atau memanggil anggota DPR, dengan cara memasukkan pasal yang mengatur di mana anggota DPR (dapat dipanggil) setelah mendapatkan izin dari presiden. Tetapi izin tertulis dari presiden itu dapat dikeluarkan apabila mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketiga, anggota DPR itu dilengkapi kekuasaan yang semakin besar di mana anggota DPR bisa memanggil paksa siapa saja setiap orang. Kalau orang yang dipanggil tidak datang maka akan dipanggil paksa menggunakan aparat kepolisian. Bila tidak datang, bisa disandera selama 30 hari. Ini kekuasaan yang luar biasa. Menurut kami ekses dari pasal ini sangat luas. Dikhawatirkan akan menjadi pasal yang digunakan memeras orang siapa saja yang mereka pikir memang peluang.

Keempat, pasal yang memberikan kewenangan kepada MKD memproses hukum atau tindakan lainnya kepada siapa saja yang diduga merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR. Pasal ini tidak ada penjelasannya, pertanyaannya kemudian apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan dewan? Ini adalah pasal karet yang bisa digunakan untuk kepentingan siapa saja bagi siapa pun yang mencoba untuk memberikan kritikan pedas kepada DPR.

Pasal ini, disadari atau tidak oleh anggota DPR punya dampak yang luar biasa dan dengan pasal ini kita ingin dibawa jauh lagi ke belakang. Kita semestinya sudah menuju ke DPR yang modern, yang mudah diakses publik, DPR yang komunikatif dengan masyarakat, dan DPR yang menjadi tempat untuk menerima pengaduan semua masyarakat. Tapi dengan pasal itu semua tidak ada gunanya, maka kemudian timbul pertanyaan makna dari keberadaan DPR itu apa? Ini yang menurut kami sangat berbahaya, kalau ini dibiarkan maka sungguh mengancam demokrasi kita, mengancam partisipasi publik, dan mengancam suara kritis masyarakat.

Meski tidak diteken presiden, UU ini tetap disahkan. Cara membatalkannya dengan uji materi di MK. Bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya dan adakah jalan lain jika gugatan kalah di MK?
Pertama publik dan media jangan berhenti menyuarakan. Ini berbahaya dan mengancam demokrasi kita dan DPR dengan kekuasaan yang mereka gunakan itu akan mudah diselewengkan. Kedua karena UU ini sudah disahkan, jalan bagi publik untuk membatalkan pasal-pasal dalam UU ini melalui Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Sekarang ini sudah ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, meski belum bisa disidangkan karena UU ini belum ada nomornya, setelah 30 hari nanti baru UU ini berlaku dan Mahkamah Konstitusi sudah boleh mulai menyidangkan gugatan judicial review yang diajukan masyarakat.

Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak mau menandatangani. Artinya presiden menyatakan tidak sepihak dengan sejumlah pasal di dalam UU MD3 ini, tetapi di dalam konstitusi kita, apabila dalam 30 hari UU tersebut tidak ditandatangani oleh presiden, UU tersebut otomatis berlaku. Pemerintah mungkin saja bisa mengeluarkan perppu membatalkan sejumlah pasal. Tetapi untuk menge­luarkan perppu pasti menimbulkan perdebatan baru. Pilihan yang lain, begitu UU ini berlaku pemerintah langsung menggunakan usul inisiatifnya untuk merevisi kembali sejumlah pasal yang menggantinya dengan inisiatif Pemerintah.

Bagaimana sebenarnya sikap dan peran yang ideal menurut Formappi dalam menerima kritik yang sering dilontarkan banyak pihak?
Kritik yang disampaikan masyarakat bisa diakomodasi DPR apabila UU ini belum disahkan. Seandainya ketika DPR mau menghasilkan UU ini dan mereka ingin memasukkan sejumlah pasal yang kontroversial ini dan disampaikan kepada publik, mungkin suara-suara publik penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPR. Tapi sekarang ini sudah tidak ada gunanya karena UU sudah disahkan.

Bukan tidak ada mekanisme lagi bagi DPR, mereka bisa mengajukan untuk direvisi kembali. Pertanyaannya apakah itu mungkin?

Saya khawatir rasanya akan susah karena mereka yang akan menikmati kekuasaan dari UU ini dan mereka yang juga akan menikmati kebalnya DPR dari aparat penegak hukum dan mudah mengkriminalkan siapa saja yang diduga merendahkan kehormatan mereka. Jadi rasanya sulit bagi DPR dalam waktu dekat ini (untuk merevisi kembali UU MD3) atau nanti akan dibahas lagi pada periode berikutnya, itu pilihannya.

Apa pelajaran yang dapat dipetik masyarakat terkait dengan isu ini? dan bagaimana seharusnya masyarakat menyikapinya?
Ini pelajaran penting bagi publik dan media untuk selalu aware terhadap semua proses pembuatan kebijakan dan per­aturan perundang-undangan di DPR. Ketika perhatian kita minim, kemudian inilah yang terjadi, pasal-pasal aneh muncul dalam UU yang dihasilkan DPR.
Masyarakat diharapkan lebih pro aktif termasuk media dan NGO. Kalau kita pro aktif, kita sudah bisa menangkap isu-isu yang berbahaya dalam pembahasan UU. Tetapi ketika proses pembuatannya kemarin diam-diam dan luput dari perhatian publik, dengan mudah ada pasal-pasal yang diselundupkan DPR. Ke depan, apa yang kita alami hari ini menjadi pelajaran yang baik untuk proses pembahasan UU berikutnya. Masyarakat harus terlibat dan peduli.

Dari catatat Formappi, memasuki tahun ketiga jabatan, apa prestasi DPR yang dicatat Formappi? Berapa realisasi pengesahan UU yang sudah dilakukan DPR? Apakah sesuai dengan target?
DPR periode sekarang sangat memprihatinkan. Mungkin DPR periode ini yang paling minim produktivitasnya, sementara konfliknya tinggi sekali. Di tahun pertama DPR itu stuck, tidak bisa berbuat apa-apa karena konflik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Tahun 2014-2015 DPR itu menargetkan 39 RUU, tapi hanya 3 yang disahkan. Di 2016-2017 DPR menargetkan 52 UU, hanya 10 yang disahkan, lalu di 2017 DPR menargetkan 50 UU, hanya 6 yang disahkan. Menurut kami tahun kedua dan ketiga ialah tahun yang paling produktif bagi DPR karena tahun puncak ketika seharusnya DPR menaruh perhatian penuh pada proses-proses pelaksanaan fungsinya.

Begitu memasuki tahun keempat itu, DPR sudah masuk ke tahun politik, artinya DPR sudah banyak yang ke daerah pemilihan karena mereka sudah menyiapkan diri untuk kontestasi Pemilu 2019. Kami yakin sekali di 2018 produktivitas DPR akan menurun, dalam sejarahnya yang kita cermati dari periode-periode sebelumnya begitu masuk tahun keempat dan kelima, perhatian mereka tidak lagi di Senayan tapi sudah ke konstituen.

Bagaimana Formappi melihat kinerja dan peran DPD RI selama ini?
Kami melihat DPD ialah lembaga antara ada dan tiada dan menghabiskan anggaran negara yang cukup besar, Rp1 triliun lebih. Tapi apa yang dihasilkan DPD? Tidak ada, publik juga enggak tahu apa yang mereka kerjakan
Kedua tidak ada hal menarik yang dibuat oleh DPD yang layak diliput media atau yang layak mendapatkan perhatian publik. Yang sering menjadi bahan pemberitaan media terkait DPD ialah konflik soal perebutan pimpinan dan skandal korupsi yang melibatkan ketuanya. Sebaik­nya dievaluasi kembali, kalau memang lembaga ini dirasa tidak penting keberadaannya, lebih baik dievaluasi untuk dibubarkan.

DPD yang baik seperti apa?
Ketika DPD dibentuk, kami salah satu yang menaruh harapan besar. Meskipun kewenangannya terbatas, kalau DPD mau bekerja keras dan sampaikan apa yang di­ker­jakannya kepada publik, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, pasti DPD itu juga menarik dan media juga akan tertarik meliput perjuangkan DPD. Kedua DPD diberi kewenangan untuk membahas, menyusun, dan mengesahkan UU sama seperti DPR, tapi terbatas untuk daerah.

Memasuki tahun politik 2019, bagaimana Formappi melihatnya? Manuver-manuver politik apa yang akan terjadi dan bagaimana agar masyarakat dapat tetap waras menghadapinya?
Formappi akan mencoba memfasilitasi publik dengan memberikan informasi-informasi secukupnya agar bisa menjadi pertimbangan publik dalam membuat keputusan di Pemilu 2019. Pertama Formappi akan selalu menyampaikan evaluasinya di setiap masa sidang sampai 2019, supaya masyarakat tahu kerja DPR. Kedua, Formappi melakukan riset anatomi calon anggota legislatif. Periode lalu, Formappi membuat rapor kinerja anggota DPR satu per satu. Untuk periode ini kami belum tahu apakah bisa buat rapor untuk 560 anggota DPR. Sekarang kita belum melakukan itu karena ini pekerjaan yang berat untuk meneliti satu per satu anggota DPR, kemudian diberi bobotnya sehingga keluar rapornya merah atau bagus. Kalau di periode lalu, Formappi punya rapor setiap anggota dan tahu persis apa yang dikerjakan setiap anggota. Mudahan-mudahan di periode ini kami juga bisa mengeluarkan rapor itu sehingga masyarakat punya bahan pertimbangan. (M-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More