Tuntutan Tertinggi untuk Kepala Daerah

Penulis: Putri Anisa Yuniani Pada: Jumat, 09 Mar 2018, 10:37 WIB Polkam dan HAM
Tuntutan Tertinggi untuk Kepala Daerah

Terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tambang nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Sulawesi Tenggara, Nur Alam (kemeja putih) -- MI/ BARY FATHAHILAH

JAKSA KPK Subari Kurniawan membuat gebrakan. Ia menuntut Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam 18 tahun penjara subsider kurungan 1 tahun penjara. Ini merupakan tuntutan tertinggi untuk unsur kepala daerah.

"Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama dan berlanjut," ujar jaksa Subari Kurniawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Jaksa KPK sebelumnya pernah menuntut hukuman seumur hidup bagi mantan hakim konstitusi Akil Mochtar. Namun, Akil berasal dari unsur yudikatif, yakni MK.

"Untuk kepala daerah, tuntutan terhadap NA (Nur Alam) termasuk ter-tinggi yang pernah diajukan KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Jaksa menilai Nur Alam terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Atas perbuatan itu, jaksa mengatakan Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar Rp2.781.000.000 dan korporasi PT Billy Indonesia Rp1.593.604.454.137. Jaksa juga menyebut negara mendapatkan kerugian sebesar Rp4.325.130.590.137 atau Rp1.593.604.454.137.

Selain itu, jaksa menyakini Nur Alam menerima gratifikasi US$4.499.900 atau Rp40.268.792.850 saat menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode. Gratifikasi yang diterima Nur Alam dari berbagai pihak.

Nur Alam menerima uang dari Richcorp International Ltd dengan tiga tahap pada Oktober 2010. Awalnya Nur Alam menerima uang US$499.965, US$999.970, dan US$999.965.

Nur Alam juga membuat polis asu-ransi Mandiri Rencana Sejahtera dengan premi sebesar Rp22 miliar yang berasal Richcorp International Ltd. Terdapat kelebihan Rp2 miliar atas permintaan Nur Alam ditransfer rekeningnya.

Saat sidang (28/2), Nur Alam pun mengakui mempunyai tiga KTP saat membuat investasi polis asuransi di sebuah perusahaan asuransi di Jakarta.

"Ada KTP di Kendari, ada juga KTP di Jakarta dan KTP jabatan saya karena belum ada E-KTP," ujar Nur Alam.

Cari perusahaan

Dalam sidang itu juga terungkap bahwa Nur Alam memerintahkan Ikhsan Rifani mencarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambang-an. Ikhsan Rifani menyanggupi dan mengatakan ada perusahaan pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah.

Nur Alam kemudian meminta Ikhsan Rifani untuk menyerahkan dokumen PT Anugerah Harisma Barakah kepada Widdi Aswindi di Jakarta. Adapun Widdi Aswindi merupakan konsultan pemenang-an Nur Alam saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan persetujuan pencadang-an wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi.

Kemudian, persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Nur Alam dinilai merugikan negara sebesar Rp4,3 triliun. Perbuatannya telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam jabatannya sebagai gubernur.

"Kami berkeyakinan Ikhsan Rifani yang pertama meminta atau mempunyai niat pertambangan PT AHB. Terdakwa (Nur Alam) me-ngarahkan Ikhsan menemui Widdi Aswindi sebagai investor tambang," ucap jaksa.

Jaksa mengatakan Nur Alam menye-tujui mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi. Hingga akhirnya, Nur Alam mengeluarkan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah.(Ant/P-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More