MK Diminta Prioritaskan Uji Materi UU MD3

Penulis: Nur/P-5 Pada: Jumat, 09 Mar 2018, 10:34 WIB Polkam dan HAM
MK Diminta Prioritaskan Uji Materi UU MD3

MI/M IRFAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan parlemen pada 12 Februari 2018. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, kuasa hukum pemohon dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Irmanputra Sidin, meminta majelis untuk memprioritaskan sidang uji materi UU MD3 tersebut.

"Kami meminta permohon-an pemeriksaan prioritas Yang Mulia karena perkara ini kemudian menjadi sorotan publik," kata Irman dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Ia pun memohon majelis agar bisa memutuskan uji materi tersebut secepatnya. Hal itu mengingat adanya indikasi yang meminta Presiden menerbitkan perppu dalam menyikapi polemik revisi UU MD3 tersebut.

Untuk diketahui, ada tiga permohonan uji materi atas revisi UU MD3 yang diajukan ke MK. Pertama, permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVI/2018. Permohonan tersebut diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Adapun pasal yang diuji ialah Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a, huruf c, Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1).

Kedua, permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 17/PUU-XVI/2018. Permohonan itu diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasal yang diuji ialah Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a, huruf c, Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1).

Ketiga, permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XVI/2018. Permohonan tersebut diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins. Keduanya menguji Pasal 122 huruf k.

Dalam tanggapannya, MK meminta para pemohon yang mengajukan uji materi atas revisi UU MD3 untuk melengkapi nomor UU MD3 yang telah disahkan parlemen pada 12 Februari 2018.

"Karena kalau belum ada nomornya, bisa salah objek nanti. Saran kita supaya dilengkapi nomornya kalau memang sudah keluar nomor undang-undangnya. Nanti kita sudah berdiskusi banyak, tiba-tiba objeknya berbeda, salah putusan Mahkamah Konstitusi itu," terang hakim anggota I Dewa Gede Palguna, kemarin.(Nur/P-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More