Megawati Dinilai Berjasa Lahirkan Desentralisasi

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 09 Mar 2018, 10:25 WIB Polkam dan HAM
Megawati Dinilai Berjasa Lahirkan Desentralisasi

ANTARA/M AGUNG RAJASA

PRESIDEN kelima RI Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri menerima gelar doktor honoris causa ketujuh. Kali ini penghargaan itu datang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018.

Megawati menerima gelar doktor hc dari IPDN atas jasa-jasanya di bidang politik pemerintahan, khususnya selama menjabat sebagai presiden kelima RI. "Tim promotor telah mempelajari nilai dan mempertimbangkan gagasan, semangat, jasa yang terhormat Ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden kelima, terutama terkait kebijakan strategis politik pemerintahan," kata Rektor IPDN Ermaya Suradinata, dalam acara sesi penganugerahan doktor hc kepada Megawati, di Kampus IPDN, Jatinangor, kemarin.

Proses penganugerahan gelar doktor itu diawali dengan penyampaian pertanggungjawaban pengajuan penganugerahan gelar doktor hc kepada Megawati dari tim promotor yang diketuai Ermaya Suradinata.

Ermaya mengatakan pengajuan gelar itu atas pertimbangan, saran, dan pendapat dari Komisi Komponen Ahli yang terdiri atas sejumlah tokoh, yakni Abdul Malik Fajar, AM Hendropriyono, Rokhmin Dahuri, Bungaran Saragih, Dai Bachtiar, Bambang Kusowo, Muradi, Haryadi, serta tim anggota senat guru besar, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Ermaya, tim promotor telah mempelajari, menilai, serta mempertimbangkan bahwa Megawati memiliki sejumlah jasa dan gagasan sehingga layak menerima gelar doktor kehormatan bidang politik pemerintahan dari IPDN.

Gagasan dan jasa Megawati yang menjadi poin penilaian antara lain selama menjabat sebagai presiden kelima RI, terutama terkait dengan kebijakan strategis dan politik pemerintahan, Megawati telah mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amendemen UUD 1945.

Selain itu, Megawati juga menggagas perlu koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah. Juga, telah memberi justifikasi bahwa otonomi daerah perlu diperkuat sebagai pilihan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.

Kemudian, Megawati merupakan presiden mandataris MPR terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi setelah dilakukan perubahan UU Pemerintahan Daerah.

Makin berat

Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran sivitas akademika IPDN. "Saya ucapkan beribu terima kasih kepada IPDN. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat anugerah gelar doktor honoris causa dari IPDN. Banyak yang memberikan selamat karena saya banyak menerima gelar ini, tapi saya sebetulnya berpikir, makin banyak topi ini sebenarnya makin berat," ujar Megawati.

Di sisi lain, Megawati menaruh harapan agar IPDN dapat terus mencetak kader-kader pamong praja yang nasionalis sesuai dengan tujuan pendiri IPDN oleh presiden pertama RI Ir Soekarno.

Turut hadir sejumlah tokoh, antara lain mantan Wapres Tri Sutrisno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko PMK Puan Maharani, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More