Pilkada melalui DPR Perlu Dipertimbangkan

Penulis: Nov/Dro/Ant/P-2 Pada: Jumat, 09 Mar 2018, 10:17 WIB Polkam dan HAM
Pilkada melalui DPR Perlu Dipertimbangkan

Ketua DPR Bambang Soesatyo -- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

KETUA DPR Bambang Soesatyo mengatakan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD agar dikaji secara sungguh-sungguh untuk kemudian dilaksanakan.

"Pilkada secara langsung yang diwarnai praktik politik uang dan politik transaksional, menimbulkan kekhawatiran pada masa depan demokrasi di Indonesia dapat menjadi liberal," kata Bambang Soesatyo seusai menerima kunjungan Pengurus Pusat SAPMA Pemuda Pancasila, di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin.

Bambang juga menceritakan perihal kegelisahannya pada ramainya praktik politik uang dan politik transaksional. Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah dalam tahap sangat membahayakan.

"Banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Ini sangat menyedihkan," kata Bambang.

Politikus Partai Golkar ini mengusulkan jalan keluarnya ialah mengembalikan pilkada melalui DPRD. Adapun pemilihan anggota DPRD, DPR, dan presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Bambang menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap sesuai dengan amanah konstitusi dan sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi.

"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika DPRD asal memilih kepala daerah akan berhadapan dengan masyarakat yang dapat melakukan gugatan."

Di Sumedang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga berbicara soal biaya pilkada yang tinggi.

Menurutnya, ada dua solusi pembiayaan partai politik dalam mengikuti pemilihan kepala daerah sehingga dapat mengurangi kerawanan terjadinya korupsi.

Ia mencontohkan, misalnya pilkada Jawa Barat dengan sekitar 80 ribu tempat pemilihan suara (TPS). Jika setiap saksi untuk TPS membutuhkan dana Rp200ribu, dibutuhkan Rp16 miliar. Belum lagi pengeluaran lainnya.

Dengan tingginya biaya politik tersebut, ada dua usulan yaitu biaya saksi ditanggung negara atau partai politik diperkenankan untuk mencari sendiri anggarannya yang sah.

"Kalau tidak itu, ya cara masing-masing. Dengan cara masing-masing pasti kemungkinan besar melanggar undang-undang itu besar sekali karena Anda tahu kan membayar saksi itu besar sekali. Apakah ada undang-undang yang mengatur untuk mencari itu dengan benar diperbolehkan atau ditanggung negara? Sekarang kan tidak ada, nah tetap untuk mencari bagaimana nih ini soal waktu saja," katanya.(Nov/Dro/Ant/P-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More