Aturan Ganjil-Genap Strategi Ramaikan Tol Becakayu

Penulis: Gana Buana Pada: Jumat, 09 Mar 2018, 10:18 WIB Megapolitan
Aturan Ganjil-Genap Strategi Ramaikan Tol Becakayu

ANTARA/Risky Andrianto

KETUA Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) Harun Alrasyid menduga, penerapak kebijakan ganjil-genap di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah untuk membuat ruas Jalan Tol Layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) ramai. Sebab selama ini, ruas jalan yang sudah rampung sepanjang 8,6 kilometer tersebut dinilai sepi peminat.

“Saya rasa ini juga strategi menghidupkan ruas tol layang Becakayu saja. Tapi hal ini butuh konfirmasi,” kata Harun.

Menurut Harun, sejak awal ruas tol jalan tol layang Becakayu memang sepi. Hal ini tidak seperti yang diharapkan warga yang telah menunggu ruas jalan tol ini berpuluh tahun lamanya. Sebab, pembangunan ini sempat mangkrak selama 15 tahun dan kembali mulai dibangun pada 2015 kemarin.

“Keberadaanya sebetulnya sudah lama dinanti, tapi usai diresmikan jadi sepi seperti ini,” kata dia.

Sebelumnya, guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di Ruas Tol Jakarta-Cikampek selama masa pembangunan proyek strategis nasional, pemerintah, per 12 Maret 2018, akan memberlakukan pengaturan volume kendaraan pribadi melalui skema ganjil genap pada akses Gerbang Tol Prioritas Bekasi Timur dan Bekasi Barat arah Jakarta pada pukul 06.00-09.00 WIB pada hari Senin hingga Jumat, kecuali hari libur nasional.

Pengaturan juga dilakukan pada angkutan barang golongan 3, 4 dan 5, Bus Transjabodetabek Premium serta Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) Bekasi Timur Arah Jakarta. Operasional mereka akan dibatasi pada setiap hari kerja mulai pukul 06.00-09.00 WIB.

Poin-poin tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional. Tujuannya jelas untuk mengatasi kepadatan di jalan bebas jambatan Jakarta-Cikampek. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More