8 Ribu Kendaraan Diprediksi Terdampak Ganjil-Genap Tol Cikampek

Penulis: Antara Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 22:55 WIB Megapolitan
8 Ribu Kendaraan Diprediksi Terdampak Ganjil-Genap Tol Cikampek

ANTARA FOTO/Risky Andrianto

PT Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek mencatat sekitar 8.000 unit kendaraan yang biasa melintasi Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur akan terdampak rekayasa lalu lintas ganjil genap yang akan diberlakukan mulai 12 Maret 2018.

"Prediksi kami sekitar 8.000 kendaraan ini yang akan beralih menggunakan moda transportasi lain seperti Bus Transjabodetabek atau menggunakan rute pintu tol lain," kata General Manager Cabang Jakarta-Cikampek PT Jasa Marga, Raddy R Lukman, di Bekasi, Kamis (8/3).

Menurut dia, jumlah tersebut dihitung berdasarkan angka rata-rata transaksi tol di dua gerbang yang akan diterapkan sistem ganjil genap oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Pihaknya mencatat, dari 8.000 kendaraan tersebut, sebanyak 2.600 di antaranya rutin melintasi Gerbang Tol Bekasi Barat I dan 2.400 di Bekasi Barat II, dan hampir 3.000 di Bekasi Timur, pada pukul 06.00-09.00 WIB.

"Mereka adalah pengendara yang rutin mengakses gerbang tol pemilahan ganjil genap ke arah Jakarta dan sekitarnya," katanya.

Menurutnya, implementasi ganji genap diproyeksikan pihaknya sanggup mengurangi sekitar 25% volume kendaraan yang ada di pintu tersebut.

Raddy menambahkan, pembatasan melintas kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek melalui implementasi ganjil genap dan pembatasan truk bertonase berat tidak akan berdampak pada kerugian perusahaan.

"Justru kami merasa diuntungkan bila kendaraan mengalir, sebab transaksi pun akan berjalan lebih banyak kalau kendaraan mengalir dari pada stuck (diam) akibat dampak kemacetan parah," katanya. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More