Migrant Care Serukan Perlawanan atas Eksploitasi Pekerja Migran Perempuan

Penulis: Micom Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 21:06 WIB Humaniora
Migrant Care Serukan Perlawanan atas Eksploitasi Pekerja Migran Perempuan

Ist

HARI Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret merupakan bukti sejarah dari perjuangan perempuan-perempuan pada akhir abad ke-19 dan dilanjutkan hingga abad ke-20 dengan turun ke jalan melakukan mogok bersama atas kondisi kerja yang tidak layak.

Pada 8 Maret 1857 di New York, Amerika Serikat, pekerja perempuan yang bekerja di pabrik mengadakan protes di tengah gelombang ekspansi ekonomi. Februari 1909, pekerja-pekerja perempuan di AS melakukan aksi menuntut kenaikan upah dan 8 jam kerja dalam sehari.

Aksi tersebut kemudian diikuti oleh para pekerja perempuan di Kopenhagen, Jerman, Austria, hingga Rusia. Pada 1913 dan hingga 1917, pekerja perempuan di Rusia mengorganisir pekerja-pekerja dengan memberikan selebaran dan artikel hingga diskusi kemudian demonstrasi terbuka menuntut roti, perdamaian, dan mengakhiri pemerintahan Tsar yang otoriter.

Namun, ketidakadilan, diskriminasi, upah tidak layak hingga jam kerja yang berlebih masih dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia. Perempuan-perempuan pekerja masih menjadi kelompok rentan. Perempuan masih berada dalam struktur sosial yang timpang dan menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Pekerja migran Indonesia pun terjebak dalam situasi migrasi yang sulit. Mereka menjadi korban diskriminasi, kekerasan, bahkan hingga meregang nyawa bekerja di negeri orang.

Menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini, kasus kematian Adelina Sau menjadi sorotan publik. Adelina adalah salah satu potret bagaimana pekerja migran sektor domestik menjadi korban penyiksaan yang keji, hingga harus kehilangan nyawanya. Adelina ialah satu dari 192 orang pekerja migran yang meninggal dunia dari 2013 hingga Februari 2018. Adelina juga salah satu dari ratusan ribu perempuan Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri setiap tahunnya.

Data Statistik Penempatan BNP2TKI menunjukkan penempatan pekerja migran asal Indonesia 60% didominasi oleh perempuan pada rentang 2011-Januari 2018. Tingginya arus migrasi pekerja migran perempuan, pada kenyataannya juga diiringi dengan tingginya kasus pekerja migran perempuan.

"Di 2017, 84% kasus yang diterima Migrant Care adalah kasus pekerja migran perempuan meliputi; perdagangan orang, kontrak kerja, asuransi, dokumen, dan gaji. Hal ini semakin menegaskan bahwa pekerja migran perempuan masih rentan menjadi objek eksploitasi dalam situasi kerja dan migrasi yang tidak aman," kata Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, melalui keterangan tertulis, Kamis (8/3).

Ia menambahkan, dalam ranah kebijakan, Migrant Care mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai langkah kebijakan ke arah yang lebih baik. "Namun faktanya, pengesahan Undang-Undang harus dilengkapi dengan aturan turunan dan unsur pelaksananya," ujarnya.

Karena itu, untuk mengakhiri praktik-praktik kekerasan terhadap para pekerja migran (perempuan pada khususnya), maka perlu memastikan pelaksanaan UU beserta unsur pelaksananya harus berperspektif pada Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender.

"Atas situasi dan kondisi tersebut di atas, dalam peringatan Hari Perempuan Internasional 2018, Migrant Care mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No 189/2011 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga.

Menuntut pemerintah untuk segera menyusun Peraturan Pelaksana UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berprinsip pada Penghormatan dan Pemenuhan Hak-hak Pekerja Migran dengan mekanisme yang terbuka, transparan dan melibatkan masyarakat secara penuh," lanjut Wahyu.

Selain itu, Migrant Care juga menuntut pemerintah untuk membuat kerja sama atau perjanjian bilateral maupun multilateral dalam perlindungan pekerja migran dengan negara-negara penempatan pekerja migran Indonesia. "Hapus semua biaya penempatan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri dan berikan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara gratis."

Kemudian, Migrant Care juga mendesak pemerintah untuk menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pekerja migran Indonesia mengenai kekerasan yang dialami PRT migran, perdagangan manusia (utamanya perempuan dan anak), pekerja migran tak berdokumen, pekerja migran yang bekerja di sektor kelautan, pekerja migran yang terjebak dalam sindikat kejahatan transnasional, serta pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati. (RO/OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More