KPK: Tersangka Baru Peserta Pilkada 2018 Tinggal Tunggu Sprindik

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 20:46 WIB Polkam dan HAM
KPK: Tersangka Baru Peserta Pilkada 2018 Tinggal Tunggu Sprindik

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, mengungkapkan, KPK saat ini tengah menyiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk menjerat tersangka baru dalam kasus korupsi. Tersangka yang bakal dijerat merupakan peserta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Tinggal 10% itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan," ujar Agus via pesan singkat kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (8/3).

Sebelumnya, Agus sempat mengungkapkan ada beberapa peserta pilkada yang kemungkinan besar (sekitar 90%) bakal menjadi tersangka. Menurut Agus, proses penyelidikan kasusnya sudah dilakukan sejak lama.

"Artinya 90% itu, terhadap beberapa calon tadi. Penyelidikan sudah dilakukan lama, expose sudah dilakukan dihadapan pimpinan, dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan," lanjut Agus.

Ditemui di Gedung KPK, juru bicara KPK, Febri Diansyah, enggan menyebut siapa tersangka yang bakal dijerat oleh KPK. Namun demikian, ia memastikan peningkatan penyelidikan ke penyidikan yang dilakukan KPK selalu berbasis bukti-bukti permulaan yang cukup.

"Angka 90% itu merupakan keyakinan KPK dari proses-proses penyelidikan yang dilakukan KPK. Ketika sudah ada bukti permulaan yang cukup, ditingkatkan ke penyidikan dan diumumkan. Kita tidak bisa bicara calon tersangka, inisial atau dari daerah yang mana," ujarnya.

Namun demikian, Febri menegaskan, KPK hanya bisa menindak pelaku yang latar belakangnya sebagai penyelenggara negara.

"Kami hanya bisa memproses kalau dia penyelenggara negara atau penegak hukum. Itu yang bisa kita proses," ujarnya. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More