JK Minta Data Produksi Pangan Diperbaiki

Penulis: Astri Novaria Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 16:11 WIB Ekonomi
JK Minta Data Produksi Pangan Diperbaiki

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

WAKIL Presiden Jusuf Kalla dalam acara Jakarta Food Security Summit ke-4 yang bertemakan 'Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Melalui Kebijakan dan Kemitraan' mengatakan salah satu permasalahan yang harus diperbaiki untuk ketahanan pangan adalah keakuratan data pertanian.

Dia mengungkapkan, mengenai keakuratan data ini harus diselesaikan bersama-sama. Pasalnya keakuratan data bukan hanya soal padi, tapi juga pada produk pertanian lainnya.

“Ini kita juga harus memperbaiki data-data. Data pertanian tidak sesuai lapangan. Padi misalnya, BPS masih bingung berapa produksi hari ini. Ini penting untuk bersama-sama diselesaikan. Dilema-dilema data ini butuh perbaikan, pejabat kita tentu harus bekerja lebih keras lagi. Ini memang masalah pemerintah,” ujar dia, di JCC, Jakarta, Kamis (8/3).

Di sisi lain, Kalla juga menyinggung kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga hadir dalam acara tersebut dalam proyek pencetakan sawah Kementerian Pertanian yang melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Menurutnya, ketahanan pangan tidak selamanya bisa bertahan dengan program ini.

"Meski Mentan kerahkan TNI AD enggak mempan. Jangan terus-terusan itu Pak Menteri andalkan proyek ini. Karena yang jadi permasalahan juga pendapatan petani berkurang," tukasnya.

Menurut Kalla, ketahanan pangan juga bukan soal jumlah produksi yang mencukupi kebutuhan tapi juga soal tingkat kesejahteraan petani.Dia menjelaskan, meski harga beras terus melambung tinggi tapi tak diikuti kesejahteraan petani. Menurut perhitungannya setiap satu keluarga petani hanya mampu mendapatkan Rp1 juta per bulan.

"Ini jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) di daerah mana pun. Mereka itu mau pendapatan yang lebih tinggi. Kalau ga ada sistem logistik yang baik maka daya beli petani enggak seimbang. Harga jagung murah tapi beli sabun aja mahal," ujar dia.

Oleh sebab itu, kata dia, penting untuk mendorong teknologi pangan. Sebab produksi negara lain bahkan bisa capai 8 juta ton per hektare, sedangkan Indonesia hanya mampu 5,5 juta ton per hektare. Indonesia pun akan mampu mencapai produksi tersebut apabila menggunakan teknologi yang sama.

"Ini harus ada pemerataan penghasilan. Riset teknologi harus dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha, karena ga mungkin petani yang lakukan riset," ujar dia.

Pasalnya kata dia, petani memang telah bekerja sangat keras untuk menghasilkan produksi pertanian. Namun ini juga harus diimbangi dengan kemajuan teknologi pangan.

“Jadi petani bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja smart. Sistemnya harus baik,” pungkasnya. (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More