Krakatau Steel Tidak Khawatir Ancaman Aluminium & Baja Tiongkok

Penulis: Erandhi Hutomo Saputra Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 15:18 WIB Ekonomi
Krakatau Steel Tidak Khawatir Ancaman Aluminium & Baja Tiongkok

Ist

ANCAMAN membanjirnya aluminium dan baja Tiongkok ke Indonesia akibat perang dagang AS-Tiongkok tidak membuat Krakatau Steel gentar. Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel (KS) Suriadi Arif mengaku tetap optimis penjualan tahun ini bisa tumbuh sebesar 40% atau 2,8 juta ton.

"Kita tetap optimis penjualan kita bakal tetap bagus, kecuali jika Tiongkok melakukan unfair trade," ujar Arif saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Kamis (8/3).

Diketahui AS berencana mengenakan pajak impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Hal ini membuat Tiongkok sebagai produsen aluminium dan baja merasa terancam sehingga bisa mengalihkan pasarnya ke Indonesia.

Arif menambahkan, kualitas produk Krakatau Steel sangat unggul dari produk besi-baja-alumunium dari negara lain termasuk Tiongkok. Oleh karena itu ia yakin pelanggan Krakatau Steel akan lebih memilih produk yang berkualitas meskipun sedikit lebih mahal.

Hal itu ia katakan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani yang menyebut harga produksi besi-baja-alumunium Indonesia kurang kompetitif, jauh lebih tinggi 15-20% di atas harga internasional.

"Keunggulan KS adalah di kualitas dan itu yang menurut saya utama dalam menjaga keselamatan masyarakat dalam jangka panjang," ucapnya

Secara bisnis, lanjut dia, KS akan terus meningkatkan customer engagement. Salah satunya dengan memperbanyak LTSA (Long Term Supply Agreement).

"Disamping itu juga terus meningkatkan customer satisfaction," pungkasnya (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More