Megawati Terima Gelar Doktor Honoris ke-7

Penulis: Octavianus Dwi Sutrisno Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 15:05 WIB Humaniora
Megawati Terima Gelar Doktor Honoris ke-7

ANTARA

MEGAWATI Soekarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik Pemerintahan dari Institute Pemerintahan Dalam Negera (IPDN). Pemberian gelar berlangsung di Balairung Rudini, Kampus IPDN, Kecamatan Jatinangor, Kamis (8/3).

Rektor IPDN Ermaya Suradinata mengatakan pemberian gelar Doktor Honoris Causa tersebut diberikan atas berbagai pertimbangan dari IPDN. Satu di antaranya Megawati memiliki kontribusi dan jasa yang besar dalam memajukan Indonesia. Pemberian gelar kehormatan itu juga sebagai pengakuan kenegarawanan Megawati.

"Beliau, memiliki sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik, dan pemerintahan juga konsisten dalam menegakkan demokrasi NKRI," kata Ermaya.

Ermaya menuturkan IPDN memandang Megawati pantas dianugerahi gelar kehormatan.

"Memutuskan dan menetapkan memberikan gelar Doktor Honoris Causa atas jasa dan prestasi penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasihnya kepada IPDN yang telah menganugerahinya gelar itu.

"Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapatkan gelar ini dari IPDN," tegasnya.

Putri Presiden pertama Republik Indonesia itu berharap IPDN menjadi universitas yang melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan bermanfaat bagi negara.

"Semoga IPDN mampu melahirkan kader-kader terbaik bangsa, para pamong yang terampil, berjiwa nasionalis," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri telah menerima enam gelar Doktor Honoris Causa. Yaitu dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017). (MTVN/OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More