Larangan Bercadar Hak Kampus

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 14:06 WIB Humaniora
Larangan Bercadar Hak Kampus

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

SETIAP institusi pendidikan boleh membuat aturan internal, termasuk larangan mahasiswi mengenakan cadar selama berada di lingkungan kampus. Aturan itu diperlukan untuk memastikan identitas mahasiswi bersangkutan.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Siti Musdah Mulia mengatakan hal itu terkait dengan pro dan kontra larangan mengenakan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

"Perguruan tinggi atau sekolah boleh membuat aturan bahwa selama berada di ruang sekolah wajah mahasiswa harus terlihat. Apalagi ketika ujian, untuk memastikan dia betul-betul mahasiswa," katanya di Jakarta, Selasa (6/3). Jika mereka ingin kembali menge-nakan cadar di luar kampus atau sekolah, tambahnya, mereka bebas melakukannya.

Musdah lalu mengungkapkan pengalamannya mengajar mahasiswi yang mengenakan cadar. Baginya hal itu tidak menyenangkan karena ia tidak dapat melihat ekspresi wajah peserta belajar. Padahal, dalam metode didaktik, diajarkan bahwa kontak mata penting dalam pendidikan.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi menyebutkan saat ini di kampusnya terdapat 41 mahasiswi yang mengenakan cadar dari berbagai fakultas. Mereka akan dibina atau diikutkan dalam konseling soal cadar. Universitas itu kini telah membentuk tim konseling untuk membina mereka dalam tujuh tahapan.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan larang-an mahasiswi bercadar yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga karena adanya kekhawatiran mahasiswi tersebut terpe-netrasi ideologi tertentu. Karena itu, pembinaan yang dilakukan kampus kepada mereka merupakan langkah tepat.

Ia juga mengakui tidak ada alasan syar'i yang melarang seseorang mengenakan cadar. Mungkin saja kampus melarang bukan karena cadarnya, melainkan karena alasan sosiologis, ideologis, juga proses belajar mengajar.

Kebijakan persuasif

Dalam menanggapi larang-an penggunaan cadar di UIN Sunan Kalijaga, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi VIII mendorong Kemenag agar meminta rektor dapat memisahkan antara budaya dan ajaran agama.

Selain itu, ia meminta Komisi X mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengimbau setiap rektor agar menerapkan kebijakan yang lebih persuasif terhadap mahasiswa dan mahasiswi. "Guna menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, dalam akademik maupun nonakademik di lingkungan kampus, serta mencegah mahasiswa dan mahasiswi mengikuti suatu aliran radikal dan hal negatif lainnya," kata Bambang di Gedung DPR, kemarin.

Menristek-Dikti M Nasir menyatakan aturan busana dan kepantasan menjadi urus-an rektor perguruan tinggi. Menurutnya, setiap kampus berhak membuat aturan soal penggunaan jilbab ataupun cadar bagi mahasiswinya.

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai pembatasan pemakaian cadar merupakan stigma dan ketakutan berlebihan terhadap aliran ekstremis ataupun terorisme. Menurutnya, pemakaian cadar dan aliran ekstremis merupakan dua hal berbeda. (Ind/Nov/AT/AU/FU/H-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More