NasDem Usung Politik Tanpa Syarat dalam Pilpres 2019

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 13:10 WIB Polkam dan HAM
NasDem Usung Politik Tanpa Syarat dalam Pilpres 2019

MI/Panca Syurkani

SEKJEN Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo bertarung dalam Pilpres 2019. Namun, NasDem tidak memaksakan diri bahwa nama-nama yang disiapkan tersebut harus dipilih oleh Jokowi.

"Politik NasDem itu adalah politik tanpa syarat," tegas Johnny saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (8/3).

Nama-nama cawapres tersebut dipersiapkan jika mantan Wali Kota Solo tersebut nantinya meminta masukan kepada NasDem. Tak hanya NasDem, sambung Johnny, seluruh partai pengusung juga akan menyiapkan nama. "Kami kan harus mempersiapkan diri juga kalau Presiden mengajak berbicara," ucapnya.

Johnny mengatakan bahwa nanti akan ada pertemuan baik antara Jokowi dengan partai pengusungnya untuk membahas siapa nama cawapres yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun, Johnny enggan memberi tahu kapan pertemuan tersebut akan dilakukan. "Berjalan terus. Kan ngga harus diagendakan seperti rapat DPR," cetusnya.

Lebih lanjut, Johnny menyampaikan bahwa bahwa sosok cawapres Jokowi harus mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi. Selain itu, cawapres Jokowi harus memiliki chemistry dan memahami program serta visi-misi Jokowi. "Cawapres juga harusnya adalah tokoh-tokoh yang nanti dalam rangka regenerasi politik. (Cawapres) Juga harus dikenal di tingkat internasional," tambahnya.

Secara terpisah, Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyampaikan bahwa sampai hari ini pihaknya masih mencari sejumlah nama yang cocok untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. "Yang pasti, kami akan menerima masukan dari para kyai dalam Munas Alim Ulama yang akan diadakan April nanti," katanya kepada Media Indonesia.

Untuk diketahui, PPP berencana akan menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama pada April 2018 yang salah satu agendanya adalah memberikan masukan nama calon wakil presiden kepada Joko Widodo. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More