Menteri Perempuan: Sudah Waktunya Suara Perempuan Didengar

Penulis: Antara Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 10:49 WIB Humaniora
Menteri Perempuan: Sudah Waktunya Suara Perempuan Didengar

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di Jakarta, Kamis, mengatakan sudah waktunya suara perempuan didengar oleh sebab itu dia mendorong perempuan Indonesia untuk berani mengungkapkan pendapatnya.

Dalam rangaka Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, Yohana juga berpesan agar perempuan-perempuan berani maju dan mampu menduduki posisi pengambil keputusan sehingga dapat membantu sesama kaum perempuan.

Yohana mengatakan arah pembangunan Indonesia sesungguhnya sudah sejalan dan dapat menjawab berbagai tantangan untuk mencapai isu prioritas Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Indonesia juga masuk dalam 10 negara besar ke depan untuk mewujudkan Planet 50:50 di seluruh dunia pada 2030 untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Hal ini didukung oleh kampanye "He For She" yang menggerakkan kaum laki-laki agar mendukung kemajuan perempuan untuk memperoleh akses yang luas di bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Planet 50:50 dan kampanye "He For She" merupakan bentuk komitmen dan kepedulian negara yang menyatakan bahwa kaum perempuan merepresentasikan separuh dari pelaku dan penerima manfaat pembangunan.

Terkait hal tersebut, maka keterwakilan suara perempuan menjadi fokus utama di dalam pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan khususnya yang menyangkut Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dari Pembangunan. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More