PKS Desak Pelarangan Cadar Dicabut

Penulis: Antara Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 10:18 WIB Humaniora
PKS Desak Pelarangan Cadar Dicabut

Komunitas Niqab Squad melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (10/9/2017)---ANTARA/Puspa Perwitasari

SEKRETARIS Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Sukamta mendesak agar pelarangan cadar di Kampus segara dicabut. Menurutnya pelarangan tersebut tidak bijaksana.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, Sukamta meminta agar perguruan tinggi tidak menggunakan cara-cara yang arogan.

Apalagi, menurut dia, soal keyakinan beragama dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi bagian paling dasar dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya tidak berharap ini menjadi polemik yang berkepanjangan dan menjadi isu memanas di tahun politik. Saya kira akan baik jika Rektor bisa mencabut segera pelarangan tersebut. Sudah banyak pihak menanggapi dan menganggap pelarangan tersebut tidak bijak," ujar Sukamta menanggapi pelarangan memakai cadar bagi civitas akademika di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta itu berharap penggunaan cadar tidak dikaitkan dengan persoalan radikalisme, karena ini lebih terkait perbedaan pandangan fikih dalam berbusana bagi muslimah sesuai syariat Islam.

"Saya kira yang terpenting dikembangkan saling menghormati perbedaan, termasuk di dalamnya menjauhi sikap eksklusif. Ini tentu berlaku bagi pemeluk agama apapun," ungkap Sukamta.

Sukamta mengharapkan kejadian pelarangan seperti ini tidak terulang lagi di kampus lainnya.

Dia berpendapat, yang mau taat beragama seharusnya malah dapat apresiasi karena hal ini mendukung pengembangan moral agama dan pendidikan yang berkarakter. (OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More