Politik Identitas Ancam Kebhinekaan

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Selasa, 06 Mar 2018, 15:04 WIB Politik dan Hukum
Politik Identitas Ancam Kebhinekaan

MI/Susanto

SEJUMLAH komunitas perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Lintas Iman (JPLI) meminta para pihak yang terlibat dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018 tidak menggunakan isu politisasi identitas berbasis agama sebagai alat pemenangan.

Menurut JPLI, politisasi identitas berbasis agama semakin marak digunakan dan mengancam kebhinekaan. "Ruang demokrasi yang menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat telah disalahgunakan untuk politisasi agama. Fatalnya, hal itu dilakukan demi meraih tujuan sesaat yang bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, perlindungan kaum dhuafa dan mustadh'afin," ujar Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia saat membacakan seruan moral JPLI di Kantor ICRP, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kemarin.

Selain ICRP, sejumlah LSM dan komunitas perempuan tercatat sebagai anggota JPLI, semisal The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia,

Aksi Perempuan Indonesia Kartini(API Kartini), Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KePPak Perempuan) dan Wanita Katolik Republik Indonesia(WKRI).

Lebih jauh, Musdah mengatakan, berbagai bentuk ketegangan yang muncul karena politisasi identitas berbasis agama maupun etnik pada masa pemilu telah menempatkan perempuan dalam posisi semakin rentan mengalami kekerasan. "Khususnya, kekerasan berbasis gender seperti instrumentalisasi perempuan untuk meraih kemenangan, pengekangan perempuan dalam ruang publik dan sebagainya," imbuhnya.

Perwakilan AMAN di Indonesia Ruby Kholifah mengatakan, setidaknya ada enam poin seruan moral yang digemakan JPLI. Pertaman, merawat, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku/etnis, agama, ras, golongan dan daerah.

"Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebhinekaan tersebut," ujar dia.

Kedua, para kontestan pilkada, pileg dan pilpres, tim sukses, para pendukung dan simpatisan agar menempatkan persaudaraan dan persatuan bangsa di atas kepentingan politik pragmatis dan tidak menyalahgunakan agama bagi tujuan primordial dan sesaat.

Ketiga, pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum agar melakukan penegakan aturan dan hukum secara tegas, adil dan transparan kepada siapa pun, khususnya pelaku tindakan yang berorientasi memecah belah bangsa. "Pemerintah dan aparat perlu mengupayakan pencegahan dini terhadap aksi-aksi pemecah belah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk perempuan," ujarnya.

Keempat, seluruh umat beragama dan anak bangsa Indonesia agar mempromosikan nilai-nilai cinta kasih dan anti kekerasan yang merupakan esensi ajaran semua agama dan kepercayan yang hidup di Indonesia.

"Di antaranya, melalui tradisi dan kearifan lokal yang mendukung penguatan hubungan silaturahim antar agama, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan untuk mengenal perbedaan, dan acara-acara keagamaan dan upacara-upacara adat yang mempererat persaudaraan," tutur Ruby.

Kelima, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat agar senantiasa mengutamakan pendidikan dan pengajaran keagamaan yang efektik dan membentuk karakter bangsa yang cinta tanah air dan menghormati perbedaan, serta bergandeng tangan menjaga rumah ibadah dari upaya pecah-belah persatuan bangsa.

Terakhir, lanjut Ruby, para perempuan dari beragam agama dan kepercayaan perlu bersatu menyuarakan pentingnya perdamaian dan bersatu melawan semua bentuk kekerasan, diskriminasi dan pembodohan, khususnya terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More