Sinergi dalam Pembangunan Infrastruktur

Penulis: Rohalina Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Pada: Senin, 05 Mar 2018, 10:36 WIB Surat Pembaca
Sinergi dalam Pembangunan Infrastruktur

Seno

EKONOMI merupakan salah satu domain penting dalam pembangunan. Karena itu, negara yang mempunyai ekonomi maju akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Di antara indikator ekonomi maju ialah tersedianya infrastruktur publik yang memadai, seperti fasilitas transportasi, jalan raya, utilitas jaringan air dan listrik, sekolah, serta rumah sakit.

Meskipun demikian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata masih relatif lambat jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Karena itu, masih perlu menggalang kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat, agar mampu terus mendongkrak pembangunan infrastruktur guna memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Salah satu bentuk kerja sama dengan sektor swasta bisa melalui Public Privat Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS), yaitu bentuk perjanjian jangka panjang biasanya lebih dari 20 tahun antara pemerintah pusat atau daerah dan sektor swasta.

Terminologi KPS di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66/2013.

Beberapa proyek pemerintah ditawarkan kepada sektor swasta sebagai proyek kerja sama, seperti tol, pengelolaan air minum, listrik, dan telekomunikasi. Bahkan, sudah ada beberapa daerah yang telah berhasil membangun infrastruktur dengan melakukan program KPS seperti Pengelolaan Air Minum Tirta Nadi di Medan dan proyek mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta.

Adapun alasan utama pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, yaitu ketika pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar, sedangkan dana yang bersumber dari pemerintah sedang terkuras karena kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat, baik karena pertambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang.

Harapannya, dengan adanya program PPP atau KPS, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi lebih maju sehingga akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan
publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More