Bak Bom Waktu

Penulis: Administrator Pada: Minggu, 04 Mar 2018, 08:15 WIB Jeda
Bak Bom Waktu

MI/PIUS ERLANGGA

"BANYAK kok orang dengan tingkat ekonomi rendah bisa tidur tenang dan pulas, sementara yang tidur dengan alas mahal malah menjadi tidak tenang dan sering menggerutu," cerita Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan, Fidiansjah, saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/3).

Variabel sosial, ekonomi, dan politik tidak hanya satu, karena dalam teori yang dipakai penyebab munculnya gangguan kejiwaan ialah vulnerability atau kerentanan. Melihat reaksi individu pada kemampuan mengelola internal dan merespons lingkungan. Hingga hari ini, pemahaman khalayak pada persoalan gangguan jiwa hanya pada penderita skizofrenia maupun psikotik telantar. Padahal, seperti cemas dan depresi jika tidak ditangani dengan baik, bisa mengganggu kejiwaan seseorang.

Firdiansjah menuturkan, pihaknya memiliki program paradigma sehat, prinsipnya menyehatkan orang sehat. Contohnya, saat sasaran program ialah remaja, pendekatan dilakukan melalui guru bimbingan konseling. Jika ada siswa yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan guru atau teman, menurun prestasinya, guru harus mengajak berkomunikasi dan mencatat latar belakang munculnya kondisi tersebut. Pun dengan sasaran utama saat ini, ibu hamil, karena di dalamnya akan tumbuh manusia, pelayan kesehatan tak hanya perlu mencatat kesehatan secara fisik si ibu, tetapi juga emosi dan mentalnya.

"Pelayan kesehatan bisa memberi saran dan pesan-pesan karena kesehatan seorang ibu hamil akan memengaruhi kesehatan bayi yang dikandungnya. Ini kami namakan pendekatan siklus hidup, mulai dari bayi hingga usia lanjut," kata Fidi.

Sementara itu, terkait data atau pun tren penyandang gangguan jiwa, Fidi mengaku belum ada data terbaru, data survei terakhir pada 2013. Data dari rumah sakit jiwa maupun panti sosial pasti ada, tetapi belum ada data yang dikompilasi sehingga terlihat secara menyeluruh.

Ukuran variabel yang beragam, salah satunya terkait dengan fenomena sosial, seperti korupsi, bunuh diri, pornoaksi, hingga kekerasan pada anak belum memiliki data yang terekam secara baik. Aspek gangguan kejiwaan hal tersebut tidak bisa disepelekan. Seperti bom waktu, begitu Fidi menyebut persoalan gangguan jiwa, karena itu program pemerintah terus digencarkan termasuk meningkatkan mutu dan layanan kesehatan serta pembiayaan kesehatan.

"Korupsi misalnya, harus dilihat bagaimana status kesehatan jiwanya memang bukan sebab akibat, tetapi ada perasaan cemas pada orang tersebut sehingga untuk hidup ia harus membekali dengan harta yang banyak. Belum lagi persoalan narkotika, bagaimana dengan data yang tidak ketahuan," pungkasnya.

Secara terpisah, Nova Riyanti Yusuf, dokter spesialis kesehatan jiwa melihat pemahaman masyarakat akan odgj juga masih beragam sehingga perlu diluruskan. Perbedaan itu dipengaruhi budaya dan tradisi.

Menurut UU No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, kata Noriyu, penanganannya harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, masyarakat harus punya akses kuratif dalam proses pemeriksaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa dari dari level bawah, seperti puskesmas. "Puskesmas harus punya kemampuan mendiagnosis sesuai standar pelayanan di puskesmas, dan kemudian baru diberi rujukan ke level RSJ. Karena yang lebih dekat dengan masyarakat terhitung ada 90 ribu lebih puskesmas, sedangkan rumah sakit jiwa beberapa provinsi belum punya, psikiater juga belum sampai 1.000 di Indonesia," kata Noriyu.

Belum lama ini, data dari dinas kesehatan yang didapatkan Noriyu menyebutkan, dari 4.600 jiwa berpotensi mengalami gangguan jiwa, hanya ada 10% yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa. Untuk mengetahuinya pun memang sangat sulit, harus diagnosis dengan wawancara psikiatrik, biasanya terlihat adanya gangguan jiwa, pikiran, perasaan, dan perilaku. Penyebab kejiwaan pun banyak faktor. Data Amerika, kasus bunuh diri yang terjadi *0%-90% mengalami gangguan jiwa.

Begitu pun dengan data dari Riskesdas 2013, jumlah seluruh responden dengan gangguan jiwa berat ialah sebanyak 1.728 orang dari 1.027.763 ART (kepala rumah tangga) yang berasal dari semua umur. Rumah tangga yang menjawab memiliki ART dengan gangguan jiwa berat sebanyak 1.655, terdiri dari 1.588 RT dengan 1 ART, 62 RT memiliki 2 ART, 4 RT memiliki 3 ART, dan 1 RT dengan 4 orang ART yang mengalami gangguan jiwa berat. Prevalensi psikosis tertinggi di DI Yogyakarta dan Aceh (masing-masing 2,7%), sedangkan yang terendah di Kalimantan Barat (0,7%).

Sementara itu, prevalensi penduduk yang mengalami gangguan mental emosional secara nasional ialah 6,0% (37.728 orang dari subjek yang dianalisis). Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi ialah Sulawesi Tengah (11,6%), sedangkan yang terendah di Lampung (1,2%). (Wnd/Wan/M-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More