Kerawanan Media Sosial Ancaman Merata Pilkada 2018

Penulis: Richaldo Y.Hariandja Pada: Sabtu, 03 Mar 2018, 20:00 WIB Polkam dan HAM
Kerawanan Media Sosial Ancaman Merata Pilkada 2018

thinkstock

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menilai setiap wilayah yang mengadakan Pilkada Serentak 2018 memiliki peta ancaman berbeda. Akan tetapi, potensi konflik dengan menggunakan media sosial ada di seluruh wilayah.

“Aspek kerawanan Media Sosial ada di seluruh daerah. Ini bukan isapan jempol,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam diskusi bertajuk Media Sosial dan Ancaman Kerawanan Sosial di Tahun Politik, di Jakarta, Sabtu (3/2).

Dirinya menyatakan media sosial telah menjadi instrumen politik sejak Pilkada 2012 lalu. Masing-masing calon memanfaatkan akun-akun secara daring tersebut untuk mencari simpati publik.

Akan tetapi, praktiknya menjadi cenderung negatif akhir-akhir ini. “Puncaknya tidak bisa kita pungkiri pada pilkada DKI lalu, walaupun Kepala Daerah terpilihnya sudah dilantik, gesekan di masyarakat masih saja terjadi,” terang Wahyu.

Untuk itu, lanjut dia, untuk menyikapi hoax dan pemberitaan negatif di Media Sosial terdapat gugus tugas yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan Kominfo. Tugas mereka adalah mengawasi isi dari Media Sosial agar tidak menimbulkan kampanye negatif yang dapat meresahkan masyarakat.

“Ada dua mekanisme, mekanisme kajian, oleh gugus tugas, ada juga mekanisme aduan yang masuk ke Bawaslu. Dari situ akan kita tindak akun-akun yang meresahkan,” tegas dia.

Selain itu, masing-masing gugus tugas juga mengadakan edukasi pada publik agar mengeluarkan seruan positif dan tidak berbau SARA. “Karena kami juga kerja dengan kepolisian, jadi selain UU Pilkada, ada juga UU ITE dan lainnya yang bisa menjerat aktivitas tidak sehat di internet,” imbuh Wahyu.

Pemerintah imbuhnya juga sudah melakukan komunikasi dengan penyedia layanan sosial media untuk membantu dalam menangkal kampanye negatif dan hoax. Para penyedia memberikan kesanggupan mereka.

Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya bersedia untuk bantu, karena memang mereka kan di sini cari untung, tidan boleh mereka cenderung diam saja,” tukas Wahyu.

Pakar Komunikasi dari Universitas Paramadina, Putut Widjanarko dalam kesempatan tersebut menyatakan masalah media sosial bukan hanya dialami Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan global. “Celakanya, ada masyarakat malah senang terhadap berita hoax,” ucap dia.

Menurut Putut, kecenderungan masyarakat untuk menikmati berita bohong bersumber dari kepercayaan sosial yang dipilihnya. Hal itu membuat mereka tidak memberikan pertimbangan terhadap fakta dari sisi lain.

“Jadi ketika dibilang dia suka A, ya sudah dia akan konsumsi semua berita soal A yang bagus-bagus. Perkara dari B ada yang lebih baik akan ditutup oleh dia untuk dapat masuk ke dirinya dan komunitasnya,” ucap Putut.

Pegiat Media Sosial Shafiq Pontoh dalam kesempatan yang sama menyatakan kecenderungan masyarakat untuk percaya kepada lingkarannya membuat mereka menjadi makanan empuk bagu buzzer dan pasukan-pasukan yang sengaja disewa untuk membangun persepsi publik.

“Kalau ada berita lebih baik disaring sebelum sharing, mereka itu dibayar, kita yang kemakan tidak dapat apa-apa,” ucap Shafiq. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More