Agama, Kekuasaan, dan Kritik Sosial

Penulis: Ferdian Ananda Majni Pada: Sabtu, 03 Mar 2018, 10:01 WIB Katalog Belanja
Agama, Kekuasaan, dan Kritik Sosial

Dok MI

KEHADIRAN Islam sebagai agama bukan semata-mata masalah kebenaran keberagamaan. Namun, kehadirannya menyertakan pergulatan kepentingan, kekuasaan, dan politik. Perspektif ini menempatkan sejarah Islam dalam bingkai dialektika wacana agama dengan kekuasaan. Keberhasilan misi dakwah Nabi Muhammad SAW, dalam waktu relatif singkat serta kemampuannya membangun negara Kota Madinah sesunguhnya berpijak pada kontruksi sosial budaya Arab Quraisy yang dirintis satu setengah abad sebelum berdirinya negara Kota Madinah.

Menurut Khalid Abdul Karim, Qushayi bin Kilab sebagai pendiri suku Quraisy telah meletakan sendi-sendi kekuasaan untuk melapangkan dominasi suku pimpin­annya di atas suku Arab lainnya. Hasyim dan Abdul Muthalib merupakan penerus sekaligus yang merancang strategi sosial dan kebudayaan untuk membangun hegemoni politik suku Quraisy. Pada saat kemunculan agama Islam, bangunan sosial ini telah mencapai bentuk yang sempurna. Dengan begitu, artikulasi gerak dakwah keagamaan Muhammad SAW, banyak diuntungkan realitas dominasi klan Hasyimi.

Seruan untuk mengakui ke-Esa-an Tuhan (tauhid) dan menolak segala bentuk persekutuan dan penyembahan berhala telah menimbulkan resistensi dari kalangan pemuka suku-suku Arab. Sebenarnya substansi gerak­an penentangan ini bukan terletak pada a­lasan pempertahankan keyakinan, melainkan lebih pada alasan ekonomi (kekayaan) dan politis (prestise). Karena ajakan agama tauhid ini mengganggu kelangsungan hidup perdagangan dan sumber penghasilan uang mereka, yakni selama ini mereka bergantung pada pilar-pilar sosial yang paganistik.

Di samping itu, inti ajaran Islam yang mengusung keadil­an sosial dan egalitarianis­me menjadi mimpi buruk bagi perdagangan budak dan pemilik budak belian. Bagi mereka, Islam akan mengancam produksi kekayaan dan stasus sosial kalangan pemilik modal. Namun, modal sosial dan dominasi kekuasaan politik klan Hasyimi sudah tertanam kuat, sehingga lambat laun mementahkan gelombang perlawanan politik sekaligus memuluskan misi dakwah cucu Abdul Muthalib itu.

Perlawanan kolonialisme
Setidaknya ada dua realitas mendasar yang melatari keberislaman kita saat ini. Pada bagian kedua dalam buku ini, halaman 42 disebutkan pertama struktur sosial dan memori publik masyarakat muslim berada bahkan ditempatkan secara imajinatif dan relasi ‘hegemoni kolonial’ sehingga upaya respons dan ekspre­si resistensi atau perlawanan masyarakat muslim terhadap wacana kolonialisme berjalan pada latar postkolonial. Kedua, perjumpa­an serta pergulatan identitas keagamaan masyarakat muslim dengan realitas modernisme Barat melahirkan respons kreatif dan apreasi kritis untuk gerakan liberasi warga bangsa.

Secara ideal-normatif, Islam adalah agama rahmatan lil‘alamin, maka agenda ideal-historis gerakan Islam kritis harus mengaksentuasi semangat liberasi, berwawasan emansipatoris, dan bersifat transformatif. Wacanan pembebesan Islam mesti menyentuh berbagai wilayah tatanan sosial, mulai ekonomi, poltik, hukum, pendidikan, keamanan, dan budaya.

Pria kelahiran Sukabumi, Fajar Riza Ul Haq telah merampungkan beberapa buku yang dikerjakan sendiri maupun tim. Namun, buku Membela Islam Membela Kemanusiaan merupakan karya pertamanya yang mengimpun artikel-artikel dari pelbagai media, termasuk jurnal yang ia tulis sejak 1998 hingga 2002. Secara keseluruhan, artikel dalam buku itu memotret pergulatan masyarakat muslim dengan isu-isu keagamaan, sosial, dan politik dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Oleh karena itu, tulisan dalam buku itu dibagi berdasarkan tujuh tema yang merupakan benang merah setiap tulisan, yaitu Api Islam: Pembebasan dan Kemanusiaan, Islam sebagai Kritik Sosial, Tantangan Intoleransi dan Keke­rasan, Melawan Sektarianisme dan Takfirisme, Ancaman Radikalisme dan Terorisme, Menjadi Islam Indonesia, dan Wajah Janus Globalisasi.

Ada kesatuan pesan saling mengikat makna, dalam buku setebal 290 halaman ini, yaitu pandangan fundamental, yakni pembelaan seorang muslim terhadap agamanya mutlak berorientasi pada pembelaan terhadap keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Setiap lembaran bab dan materi yang tertulis dalam buku ini, membuka lebih luas wawasan kita terhadap kebinekaan dan kebersamaan. Kritikan jeli dan tajam tetapi disampaikan dengan bahasa yang sangat santun. Begitu juga saran dan ide yang ia paparkan merujuk pada data dan fakta yang aktual sehingga selaras dan berimbang dalam fenomena saat ini.

Karya Sekretaris Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020) ini memperkaya perspektif pembaca dalam memahami berbagai peristiwa dan kejadian yang masih segar dalam ingatan kita. Ia mampu menulis tentang isu agama secara serius, tetapi terasa santai untuk dipahami.

Prinsip dasarnya, Islam merupakan agama rahmatan lil‘alamin (memancarkan rahmat bagi semesta). Perilaku pemeluknya seyogianya mencerminkan sikap welas asih, memuliakan martabat manusia, tidak memaksakan kehendak, dan berjiwa besar menghargai perbedaan pan­dang­an serta pilihan politik. Dengan demikian, komitmen membela Islam akan sukar diterima jika sikapnya justru mengancam nilai-nilai keadaban dan kemanusiaan.

Aksi bela Islam
Selaras dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menyebutkan hidup manusia harus berdasarkan tauhid, taat kepada Allah, dan bermasyarakat. Menegakkan dan menjungjung tinggi Islam dalam masyarakat merupakan kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan.

Istilah ‘Aksi Bela Islam’ mendadak populer dalam kosa-kata gerakan politik keagamaan kontemporer di Indonesia. Istilah ini merupakan mantra ampuh untuk memobilisasi dukungan umat Islam dalam merepons isu-isu sosial dan politik aktual yang dianggap berkaitan dengan nasib dan kepentngan umat Islam.

Namun, seruan dan aksi membela Islam sering menyempit cakupannya. Membela kemerdekaan berpikir, membela hak-hak minoritas, membela kelompok marjinal dan tertindas, membela Tanah Air, membela Pancasila, dan membela konsensus-konsensus kebangsaan yang lahir dari proses politik yang demokratis belum sepenuhnya diakui sebagai aksi bela Islam dalam pandangan mainstream.

Klaim pembelaan terhadap Islam hendaklah berpijak pada kepentingan menjaga martabat dan hak-hak umat Islam yang selaras dengan dimensi kebangsaan inklusif sehingga bermuara pada sikap-sikap penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Nalar membela Islam adalah taat kepada Allah, memuliakan sesama, dan ihsan terhadap kemanusiaan, termasuk memerang­i ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang makin menggerus cita-cita pemuliaan manusia di abad ke-21 ini.
Pada saat yang sama, perbedaan paham dan kepentingan sesama umat Islam di negeri ini, jika tidak dibarengi jiawa toleransi tinggi. Maka berpotensi memperlemah kekuatan Islam, saling tuding ekstrem dan radikal dapat menjadi pemicu. Baik dalam tatanan umum, lebih-lebih dalam perbedaan kepentingan politik, potensi centang-perenang masih menjadi problem klasik umat Islam Indonesia.

Sulit dibangun kekuatan umat yang kohensif, secara normatif umat Islam itu satu tetapi secara entitas belum menyatu dan menjadi kekuata utama dalam panggung politk nasional. Bagaimana keluar dari problem klasik umat Islam yang selalu menjadi beban sejarah ini? Jika umat lemah secara poltik dan ekonomi, kunci pentingnya ialah persatuan atau kebersamaan. Beban berat jika disangga bersama tentu menjadi lebih ringan. Dengan bersatu atau bersama, umat menjadi kuat.

Menjadi manusia beriman mempunyai dua konsekuensi secara bersamaan, yaitu totalitas pengabdian kepada Tuhannya (vertikal) dan komitmen ihsan terhadap kemanusiaan (horizontal). Pada konteks ini, membaca tulisan dalam buku Membela Islam Membela Kemanusiaan sangat relevan. Fajar mengangkat isu strategis terkait perkembangan Islam terkait perkembangan Islam di Indonesia, agenda pembaruan Islam, dinamika politik umat Islam, tantangan intoleransi dan ekstremisme hingga menguatnya polarisasi umat yang pada level tertentu sudah terbelah secara ekstrem. (M-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More