Masyarakat Jangan Mudah Terpancing

Penulis: Golda Eksa Pada: Senin, 26 Feb 2018, 00:00 WIB Polemik
Masyarakat Jangan Mudah Terpancing

Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro -- MI/ADAM DWI

AKSI penyerangan yang menyasar pemuka agama dan rumah ibadah di Tanah Air merupakan tindakan terkutuk. Insiden itu mencederai kerukunan, kedamaian, serta kemajemukan bangsa Indonesia.

Pemerintah pun wajib mengambil sikap tegas dan terukur guna mengantisipasi dampak buruk dari tindakan itu. Jangan biarkan kasus semacam itu meluas dan menimbulkan persekusi, apalagi bermotif ingin mengacaukan tahun politik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah akan menuntaskan peristiwa penyerangan itu dan mengganjarnya dengan hukuman berat. Pemerintah tidak membenarkan siapa pun melakukan tindakan yang menyimpang dari misi kebangsaan.

"Siapa pun yang melakukan itu, apakah perorangan atau didalangi oleh kelompok tertentu, ya kita beri peringatan bahwa tindakan itu tidak dibenarkan oleh hukum," tegas Wiranto, pekan lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menambahkan, Korps Bhayangkara menjamin insiden serupa tidak terulang. Polri pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang menyesatkan.

Sistem pemantauan oleh Polri yang mengedepankan jajaran bhabinkamtibmas serta bantuan babinsa sudah berjalan. Personel Polri dan TNI diarahkan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan kaum santri.

Desakan agar pemerintah segera meredam aksi penyerangan pemuka agama serta rumah ibadah juga disuarakan oleh ratusan tokoh lintas agama. Mereka berharap pemerintah dan masyarakat perlu merespons situasi itu dengan langkah konkret dan terukur.

Cari dalangnya

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menyatakan, dalam menghadapi teror terhadap umat beragama, pemerintah harus menegakkan hukum secara adil.

"Tak lain, harus ada penegakan hukum yang maksimal, tidak boleh pandang bulu. Polisi, pemerintah, dan semua pihak harus ikut berpartisipasi untuk mencari siapa dalangnya dan ditindak," tegasnya.

Menurutnya, kejadian demi kejadian itu bisa merusak tatanan demokrasi dan toleransi yang sudah dibangun. "Jika orang sudah saling tidak percaya, demokrasi niscaya bisa rusak karena masyarakat tak lagi percaya pemerintah."

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun berharap Polri segera mengusut tuntas rentetan kasus tersebut. "Saya berharap Polri dapat segera mengusut dan membuka motif dan pelaku kekerasan tersebut, apakah ada orang atau kelompok yang mengoordinasi," ujar anggota Kompolnas Poengky Indrarti.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi III DPR dari F-PKS Nasir Djamil menilai fenomena kekerasan itu sebagai upaya untuk membenturkan umat beragama. Menurutnya, penyerangan terhadap pemuka agama membangkitkan kecurigaan di masyarakat soal kebangkitan kelompok yang antiagama.

"Fenomena kekerasan kepada tokoh agama menunjukkan bahwa ada skenario ingin membenturkan antarumat beragama. Sepertinya ada kekuatan yang anti dengan agama," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis meyakini ada dalang di balik penyerangan tokoh agama yang terjadi belakangan ini. "Kejadian yang punya pola dan masif tentu ada dalangnya. Motifnya tidak lepas dari politik, entah pengalihan isu atau kepentingan ekonomi agar negara luar melihat Indonesia tidak aman," ucap politikus PKS itu.(Nov/Put/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More