Puluhan Desa di Rakhine Rata Dibuldozer Sejak November 2017

Penulis: Irene Harty Pada: Jumat, 23 Feb 2018, 17:34 WIB Internasional
Puluhan Desa di Rakhine Rata Dibuldozer Sejak November 2017

AFP

TRAGEDI kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Distri Rakhine, Myanmar seperti bakal berlanjut. Citra satelit menunjukkan pemerintah Myanmar telah membuldozer atau meratakan setidaknya 55 desa Rohingya di Rakhine utara dalam beberapa bulan terakhir, menurut Human Rights Watch (HRW) pada Jumat (23/2).

Sejak November, pihak berwenang Myanmar menggunakan mesin berat untuk membersihkan semua struktur dan vegetasi di desa-desa tersebut. Setidaknya dua desa yang diratakan dibuldozer yang sebelumnya tidak rusak akibat kebakaran.

"Banyak dari desa-desa ini menjadi lokasi kekejaman terhadap Rohingya dan harus disimpan sehingga para ahli yang ditunjuk oleh PBB untuk mendokumentasikan pelanggaran ini dapat mengevaluasi bukti tersebut dengan benar dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab," kata Direktur HRW Asia Brad Adams.

"Diratakannya daerah-daerah ini mengancam penghapusan baik memori dan klaim hukum dari Rohingya yang tinggal di sana," tambahnya.

Gambar-gambar dari desa-desa yang diratakan pertama kali beredar di media sosial awal bulan ini setelah diposkan oleh seorang diplomat Uni Eropa.

HRW mengecam pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Su Kyi karena telah menghapus bukti di lokasi di mana tentara dituduh melakukan kekejaman.

Ratusan desa Rohingya sudah rusak akibat kebakaran selama bulan-bulan awal kekerasan tahun lalu, ketika tentara dan warga Budha meneror masyarakat dengan pembakaran, tembakan, dan pemerkosaan, menurut para pengungsi.

Sementara itu, Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar Win Myat Aye mengungkapkan pembongkaran tersebut merupakan bagian dari rencana untuk 'membangun kembali' desa-desa dengan standar yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Upaya pemerintah untuk 'membangun kembali' Rakhine dan menyambut kembali pengungsi di bawah kesepakatan pemulangan dengan Bangladesh seharusnya dimulai sejak Januari.

Namun banyak warga Rohingya menolak untuk kembali tanpa jaminan hak dan keamanan dasar.

Analis juga telah membunyikan alarm mengenai proyek rehabilitasi pemerintah yang menyerukan penghancuran desa, masjid, dan properti sebagai langkah terakhir untuk menghapus ikatan Rohingya ke tanah leluhur mereka dan mencegah mereka kembali.

Rakhine Utara hampir dikosongkan dari populasi Rohingya sejak Agustus tahun lalu lewat tindakan keras militer hingga sekitar 700.000 kelompok yang teraniaya melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Myanmar melakukan kampanye pembersihan etnis melawan minoritas Muslim. Pemerintah Myanmar membantah tuduhan tersebut tapi Myanmar juga memblokir penyidik PBB untuk menyelidiki langsung ke lokasi kejadian.

Tentara Myanmar mengungkapkan tindakan keras adalah serangan balasan yang proporsional terhadap pemberontak Rohingya yang menyerang pos polisi pada akhir Agustus.

Banyak orang di mayoritas Buddhis mencerca Rohingya sebagai penjahat asing meskipun tinggal di Rakhine selama beberapa generasi.

Anggota minoritas Muslim telah secara sistematis dilucuti hak-hak hukumnya di Myanmar dalam beberapa dekade terakhir. Mereka juga menjadi target serangan kekerasan dan dibawa ke kamp pengungsian yang suram di bagian lain negara bagian Rakhine. (AFP/OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More